Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengaku dapat kabar tidak mengenakkan dari para petani di Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Cariu, Kecamatan Sukamakmur, dan Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.
"Banyak kegagalan panen akibat hama dan faktor lain. Mereka seperti ditinggalkan sendiri dan tak merasakan kehadiran pemerintah," beber Fadli.
Fadli Zon yang juga Ketua Umum DPN HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), menyatakan umumnya petani juga mengeluhkan rusaknya infrastruktur pertanian dan rendahnya harga gabah patokan pemerintah. Padahal harga beras saat ini sedang tinggi. Sebagai konsumen, jelas Fadli, mereka tak sanggup membeli beras setinggi itu.
"Para petani umumnya mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap perbaikan nasib mereka. Sebab, di tengah harga beras yang tinggi, pemerintah masih mematok harga pembelian pemerintah (HPP) yang rendah untuk gabah petani. Saat ini harga gabah kering panen (GKP) di pasar sudah mencapai Rp5.500 per kilogram. Harga itu jauh di atas HPP yang ditetapkan pemerintah, di mana HPP GKP sejak 2015 hanya dipatok Rp3.700 saja per kilogram," terangnya.
Namun ia prihatin harga gabah yang bagus itu tak bisa dinikmati oleh petani. Sebab dalam dua tahun terakhir mereka mengalami gagal panen.
Fadli memaparkan, di Bogor, kasus gagal panen umumnya disebabkan oleh hama, bukan karena kekeringan sebagaimana yang terjadi di kawasan Pantura. Serangan hama ini terjadi akibat kurangnya pupuk dan kualitas benih yang tak tahan hama serta minimnya upaya antisipasi.
Hampir semua petani di tiga kecamatan mengeluhkan mahalnya harga pupuk dan pestisida, selain minimnya Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang bisa memberikan bimbingan.
“Masyarakat petani juga banyak yang mempertanyakan kebijakan impor beras. Meski dua tahun terakhir diakui ada gagal panen, namun impor yang dilakukan menjelang musim panen dianggap hanya kian menyulitkan petani saja. Orang-orang desa bertanya, bukankah dulu saat kampanye Pilpres 2014 Pak Jokowi berjanji tidak akan mengimpor pangan, tapi kenapa sekarang justru impor beras menjelang musim panen?! Kenapa bukan kemampuan produksi kita yang diperbesar?! Itu pertanyaan mereka," sambung Fadli.
Kebijakan impor pangan dalam jangka pendek diakuinya memang bisa menjamin ketersediaan pangan. Namun, dalam jangka panjang kebijakan tersebut bisa berdampak buruk. Sebab akan memperlemah kemampuan produksi sektor pertanian dan mengancam kedaulatan kebijakan pangan nasional.
"Jadi, pemerintah seharusnya tidak terus-menerus mereproduksi solusi instan semacam itu dalam mengatasi persoalan pangan. Saya sangat menyayangkan kebijakan pangan kita yang terkesan amburadul," kritiknya.
[wid]
