Berita

Net

Bisnis

Bahaya Chatib Basri

SELASA, 20 FEBRUARI 2018 | 21:55 WIB | OLEH: GEDE SANDRA

SEBAGAI seorang ekonom, sepintas Chatib Basri memang terlihat pandai saat sedang berbicara dan menulis. Tetapi, menurut salah seorang rekannya sejak sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), yang kini menjadi dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB), Chatib Basri memiliki kebiasaan melakukan name dropping dalam menulis.

Name dropping adalah tindakan mengutip pemikiran orang terkenal dengan tujuan memberikan impresi kepada pendengar atau pembacanya.

 Suatu waktu si rekan ini (penulis sengaja menyembunyikan identitas yang bersangkutan) melakukan verifikasi terhadap name dropping Chatib dengan membaca buku orang terkenal yang dikutip Chatib. Ternyata, setelah membaca buku yang dimaksud, kesimpulan si orang terkenal sebenarnya sama sekali bertentangan dengan yang disampaikan Chatib. Ini berarti Chatib tidak benar-benar membaca buku pemikiran si orang terkenal ini dan hanya mengutip satu dua kalimat yang kira-kira mendukung tulisan atau pemaparan Chatib.


Pada tahun 2005, Chatib Basri bersama sejumlah tokoh liberal yang difasilitasi Freedom Institute, beriklan di harian-harian nasional menyatakan "mendukung kenaikan harga BBM karena akan mengurangi kemiskinan." Dengan menyatakan kebijakan kenaikan harga BBM akan mengurangi kemiskinan, Chatib Basri telah melakukan penyesatan publik. Karena faktanya jumlah penduduk miskin dari tahun 2005 ke 2006 bertambah 4,2 juta jiwa (dari 35,1 juta jiwa tahun 2005 ke 39,3 juta jiwa tahun 2006).

Tahun berikutnya, 2006, Chatib Basri diganjar jabatan sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga 2010. Semasa periode ini Chatib seharusnya ikut terlibat dalam kebijakan Sri Mulyani yang memasang bunga (kupon) surat utang ketinggian 2-3 persen di atas Vietnam dan Filipina, negara yang memiliki rating sama atau lebih buruk dari Indonesia. Akibat memasang kupon ketinggian, Indonesia terindikasi merugi ratusan triliun selama periode 2006-2010.

Kebijakan bunga ketinggian ini dikoreksi pada era Menkeu Agus Martowardoyo, 2010-2013. Di bawah Agus Marto, bunga surat utang Indonesia dapat turun hingga 1 persen di bawah Vietnam dan setara dengan Filipina. Tetapi ketika Chatib menjabat Menkeu pada Mei 2013 hingga Oktober 2014 bunga surat utang kembali naik jauh di atas Filipina dan menyusul Vietnam. Menkeu Chatib mengembalikan kebijakan bunga tinggi untuk surat utang Indonesia. 
 
Chatib Basri juga mewariskan kepada pemerintah Jokowi suatu kondisi makro ekonomi triple deficit yaitu defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, dan defisit APBN. Neraca perdagangan tahun 2014 tercatat defisit USD 1,89 miliar. Transaksi berjalan sepanjang tahun 2014 tercatat defisit USD 26,33 miliar. APBN (perubahan) 2014 mencatat defisit Rp 227,3 triliun (2,36 persen PDB). Selama Chatib menjabat juga perekonomian justru mengalami perlambatan dari 5,6 persen (2013) menjadi 5 persen (2014).

Bila benar seorang macro economist piawai, Chatib seharusnya dapat mengatasi triple deficit dan mengangkat pertumbuhan ekonomi selama dirinya menjabat menkeu.

Jadi berdasarkan rekam jejaknya, inilah kira-kira bahaya Chatib Basri; kebiasaan name dropping, penyesatan publik, kebijakan bunga tinggi, dan inkompetensi sebagai seorang macroeconomist. [***]

(Penulis adalah peneliti dari Lingkar Studi Perjuangan)

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya