Berita

Foto/Net

Bisnis

OJK Didesak Tetap Perjuangkan Asas Resiprokal

Aksi Asing Caplok Bank Lokal Jangan Sampai Kebablasan
SELASA, 20 FEBRUARI 2018 | 09:09 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sekarang ini investor asing sedang gemar mencaplok bank lokal. Kendati harus melewati berbagai tahapan sebelum resmi memiliki bank incaran, tetapi pada umumnya tidak ada kend­ala yang berarti untuk mewujud­kannya. Karena itu Otoritas Jasa keuangan kembali diingatkan untuk tetap memperjuangkan asas kesetaraan (resiprokal) di dunia bisnis perbankan.

Menurut Anggota Komisi XI DPR Misbakhun, sebenarnya tidak ada yang salah pada aksi akuisisi bank lokal oleh pihak asing. Sebab, tidak tidak bisa dipungkiri lagi dengan 118 jum­lah bank yang ada, persaingan sangat ketat. Sehingga, tentu bank yang minim modal tidak memiliki ruang gerak untuk bersaing. Tapi juga diharapkan aksi tambah modal tersebut tidak kebablasan.

Karena itu Misbakhun men­gakui, hanya asing yang bisa mencukupi kebutuhan modal yang besar tersebut. "Legislator melihat, OJK harus benar-benar bisa mengatur risiko kepemilikan asing ini dengan desain arsitektur perbankan nasional," tuturnya kepada Rakyat Merdeka.


Dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Per­bankan juga telah atur masalah kepemilikan asing dalam per­bankan nasional. Di situ ada salah satu syarat, imbuhnya, agar pihak asing bisa masuk ke bisnis perbankan lokal adalah dengan mengedepankan azas resiprokal.

"Itu adalah salah satu syarat yang bagus dan utama secara konsisten diterapkan dan dia­dopsi di RUU Perbankan yang baru nanti," tegasnya.

Diakui Ekonom dari Institute for Development of Econom­ics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, porsi kepemilikan asing yang ter­lalu besar sebenarnya kurang menguntungkan perekonomian Indonesia. "Implikasi dari liber­alnya sistem perbankan kita saat ini, potensi gangguan stabilitas sektor keuangan menjadi lebih berisiko. Jika terjadi krisis mis­alnya, modal asing bisa keluar dengan cepat," jelasnya kepada Rakyat Merdeka.

Namun Bhima mengingatkan, regulator memiliki kewenangan untuk mengatur porsi asing agar stabilitas keuangan bisa lebih terjaga. Karena ada dampak negatif lainnya, yakni persaingan dengan lembaga keuangan dalam negeri, khususnya yang bermain di sektor mikro makin ketat.

Untuk akuisisi Bank Danamon misalnya, Bhima melihat, Da­namon cukup berpengalaman di sektor mikro, ditambah suntikan modal dari The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ, Ltd maka bisa menggerus pasar Bank Perkredi­tan Rakyat (BPR) dan koperasi.

Di sisi lain, lanjut Bhima, penambahan modal dan akui­sisi perbankan asing ke bank nasional juga punya sisi positif. Upaya akuisisi oleh bank asing menandakan prospek ekonomi Indonesia dalam jangka panjang cukup prospektif, khususnya un­tuk pembiayaan proyek konstruk­si, konsumsi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Pasar terbesar di ASEAN ada di Indonesia, apalagi bicara soal tren perbankan yang sedang masuk ke digital. Jumlah pengguna inter­net aktif mencapai 132 juta orang dan pertumbuhannya lima kali lebih cepat dari rata-rata penetrasi internet di dunia," kata Bhima.

Untuk kasus BTPN yang sedang transisi dari bank pensiu­nan ke fintech, tentu butuh modal besar pula. Sehingga konsolidasi dengan konglomerasi Sumitomo Mitsui Banking Corporation akan memberi suntikan modal jumbo demi ekspansi digital.

Menyoal ini, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh San­toso mengaku tidak memper­soalkan mengenai banyaknya bank asing mencaplok bank lokal, selama masih mendorong kinerja perbankan nasional.

Yang penting, kata Wimboh, aksi korporasi tersebut dilapor­kan dan memenuhi aturan yang berlaku. "Ini kan aksi korporasi, kita tahunya kalau mereka sudah melapor. Aksi korporasi boleh saja. Boleh saja mau menambah (saham kepemilikan), bukan masalah dia mau mempercang­gih teknologinya, namanya juga aksi korporasi yang mengundang pihak lain," ucap Wimboh.

Bekas petinggi International Monetary Fund (IMF) pun men­dukung penuh tren aksi korporasi tersebut. Katanya, dengan adan­ya peningkatan layanan digital maka akan semakin meningkat­kan kompetensi yang positif.

"BTPN mau merger dan Da­namon juga, ini lebih banyak bagaimana dia bisa lebih optimal, kompetisi, sizenya lebih besar, menggunakan teknologi, expertise baru, sehingga lebih kompetitif. Trennya memang bagus untuk didukung,"tuturnya. ***

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya