Wakil Ketua Badan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat (Baguna) DPP PDIP, Tigor Doris menceritakan hasil penugasan terkait kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat, Papua.
Setelah 12 hari bertugas memberikan pengobatan, perawatan dan edukasi kesehatan kepada warga, tim Baguna berhasil menanggulanggi musibah KLB di 23 distrik yang terpapar.
"Hari pertama disana kita langsung melakukan diagnosa warga, kemudian warga diberikan obat dan perawatan oleh tim medis. Selama 12 hari kemudian banyak warga yang sehat kembali," kata Tigor, Senin (19/2).
Tigor menjelaskan, Baguna PDIP mengirimkan dua tim yang tersebar di 23 distrik. Tim pertama diberangkatkan pada 24 Januari 2018 dan tim kedua diberangkatkan pada 6 Februari 2018. Tim terdiri dari beberapa tenaga medis dan perawat dengan membawa obat-obatan serta bantuan makanan.
Menurut Tigor, berdasarkan pantauan di lapangan, penyebab gizi buruk dan campak karena sebagian warga minim kesadaran pola hidup sehat. Mereka terbiasa makan tanpa cuci tangan dan memasak makanan dengan tidak higienis. Faktor lainya yakni kurangnya pasokan air bersih karena sebagian besar wilayah terdiri dari laut dan rawa-rawa.
"Setelah diberikan obat dan perawatan kita juga memberikan edukasi bagaimana memasak makan sehat dan hidup bersih. Bahkan DPC PDIP setempat kita latih supaya bisa terus mengedukasi warga," jelas Tigor.
Selain masalah kesehatan, lanjut Tigor, penyebab KLB juga meliputi masalah kemiskinan, pendidikan, dan minimnya sarana prasarana kesehatan.
"Banyak faktor, masalah ini sudah lama terjadi namun baru sekarang mencuat kepermukaan, peristiwa KLB ini sama dengan fenomena gunung es," tuturnya.
Oleh sebab itu politisi PDIP ini berharap pemerintah bisa menambah jumlah anggaran kesehatan dan pendidikan minimal 40 persen supaya masalah KLB ini jangan terjadi lagi dikemudian hari.
"Bayangkan saja, satu puskesmas cuma ada dua tenaga kesehatan dan jarak puskemas jauh dari pemukiman warga. Sarana prasana kesehatan juga masih kurang, jadi masih butuh tambahan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah, minimal 40 persen," tutup Tigor.
[dem]
