Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Inilah Penjelasan Luhut Pandjaitan tentang Pekerja Tiongkok di Indonesia

MINGGU, 18 FEBRUARI 2018 | 15:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan memberikan penjelasan mengenai kondisi pekerja asal Tiongkok di Indonesia di grup WA Negarawan Indonesia.

Penjelasan itu disampaikan Luhut untuk menjawab sejumlah keraguan mengenai kerjasama Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC).

Grup WA Negarawan Indonesia didirikan oleh Johan O. Silalahi, dan anggotanya kebanyakan adalah tokoh-tokoh nasional.  Redaksi menghubungi Luhut secara terpisah dan meminta izin untuk menggunakan penjelasannya itu sebagai bahan berita. Luhut mengizinkan.


Menurut Luhut, pekerja Tiongkok di Indonesia bersifat sementara, umumnya hanya sekitar tiga atau empat tahun.

"Betul banyak tenaga ahli mereka yang terlibat karena mereka mau proyeknya bisa selesai tepat waktu," tulis Luhut.

Sementara itu, sambungnya, pihak China juga membangun politeknik untuk nanti menggantikan pegawai Tiongkok secara bertahap. Hal ini dilakukan karena Indonesia tidak memiliki jumlah lulusan politeknik dalam jumlah yang cukup, apalagi di luar Pulau Jawa.

"Itu kesalahan kita semua yang sedang kita benahi," sambungnya.

Jadi, lanjutnya, informasi yang mengatakan ada ratusan ribu tenaga kerja China di Indonesia sangat tidak benar. Luhut mencontohkan hasil kunjungannya ke sebuah pabrik di Morowali, Sulawesi Barat. Di sana ada 3.000 pekerja Tiongkok. Jumlah ini kecil dibandingkan dengan lebih dari 20 ribu pekerja Indonesia di tempat itu.

"Dalam beberapa tahun lagi, tidak lebih beberapa ratus saja pekerja Tiongkok di sana. Nilai investasi 5 miliar dolar AS. Apa ini policy yang salah?" tanya Luhut.

Pada bagian lain penjelasannya, Luhut mengatakan, dirinya secara pribadi pasti menjaga kedaulatan NKRI dan tidak akan rela Indonesia dijajah oleh siapapun.

"Saya tidak akan mengkhianati prajurit-prajurit saya yang gugur dalam tugas operasi mempertahankan NKRI. Itulah tekad kami. Banyak yang masih kurang, yes. Tapi secara terpadu banyak amat yang sudah dan sedang kami selesaikan," demikian Luhut. [dem] 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya