Pengamat: Kenaikan PJP2U Harus Sejalan Dengan Peningkatan Pelayanan

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, PT Angkasa Pura II tentu mengemban misi memberi pelayanan optimal kepada publik, maka alasan dinaikanya tarif Passenger Service Charge (PSC) atau tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) bukan salah satu pertimbangan.

Begitu dikatakan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Brawijaya Malang, Fadilah Putra terkait kenaikan  kenaikan tarif PJP2U di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

Menurutnya kenaikan tarif dengan misi layanan publik harus sudah sesuai. Selain itu kenaikan tarif yang dilakukan PT Angkasa Pura juga tidak hanya mengkalkulasi keuntungan, pelayanan harus menjadi target utama.

"Sebagai BUMN PT Angkasa Pura II juga mengemban misi layanan publik, sehingga kalkulasi keuntungan bukanlah satu-satunya pertimbangan," ujarnya saat dihubungi, Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/2).

Fadilah menambahkan naiknya tarif PJP2U juga harus sejalan dengan transparansi keuangan PT Angkasa Pura. Pasalnya, saat ini masih banyak keluhan dari penumpang terutama masih minimnya akses pelayanan bagi difeble.

"Dua hal yang mesti dipisahkan terlebih dahulu, transparansi keuangan dan peningkatan kualitas layanan," ujarnya.

PT Angkasa Pura II (Persero) selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan menaikan tarif PSC terhitung pada 1 Maret 2018. Hal itu berdasarkan dari Surat Menteri Perhubungan Nomor PR 303/1/1 PHB 2018, tanggal 18 Januari 2018, tentang PJP2U.

Besaran kenaikan tarif bervariasi di masing-masing terminal.  Pihak Agkasa Pura menjelaskan kenaikan tarif pajak bandara tersebut untuk meningkatkan pelayanan fasilitas bandara. [nes]