Berita

Jaya Suprana/Net

Jaya Suprana

Memerangi Fitnah

KAMIS, 15 FEBRUARI 2018 | 07:23 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

TERBERITAKAN bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menempuh langkah hukum atas proses hukum yang berkembang terkait pengusutan kasus dugaan korupsi proyek KTP-el. SBY merasa difitnah atas tuduhan melakukan intervensi dalam proyek KTP-el sewaktu menjabat presiden.

Jumpa Pers

Pada jumpa pers di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Selasa 8 Februari 2018,  SBY menegaskan tidak pernah ada penyimpangan proyek KTP-el yang dilaporkan kepadanya selama menjabat presiden.


Setelah namanya muncul dalam persidangan kasus KTP-el, SBY mengaku meminta penjelasan soal proyek KTP-el kepada para mantan pembantunya sepertimantan Menko Polhukam, mantan Mendagri, mantan Jaksa Agung, mantan Mensesneg, mantan Sekretaris Kabinet, dan mantan Menko Perekenomian.

Dalam jumpa pers tersebut, SBY menceritakan berbagai tuduhan yang pernah diarahkan kepadanya antara  lainmenggerakkan dan mendanai aksi massa terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama, dituduh menggerakkan orang melakukan pengeboman Istana, aksi demo sejumlah orang di depan rumahnya, pernyataan mantan Ketua KPK Antazari Azhar yang menyudutkannya.

This Is My War

Terkait kasus KTP-el ini, SBY merasa dirinya harus menempuh jalur hukum. Pasalnya, jika tidak melawan, dampaknya bisa membuat rakyat Indonesia percaya tuduhan tersebut.Sebelum membuat laporan, SBY juga mengungkap keraguan para kader Demokrat bahwa polisi akan menindaklanjuti laporan nantinya. "Saya masih percaya kepada Kabareskrim, saya percaya Kapolri dan Presiden RI. Mudah-mudahan beliau-beliau mendengar suara hati saya untuk menindaklanjuti apa yang saya adukan nanti," kata SBY.

SBY juga mengaku mendapat permintaan dari pengurus Demokrat dan para mantan Menteri untuk ikut mendampingi membuat laporan. Namun, SBY menolaknya. SBY mengaku ingin menghadapi tuduhan tersebut seorang diri."Ini perang saya, this is my war. Perang untuk keadilan! Yang penting bantu saya dengan doa," kata SBY.

Penegakan Hukum

Adalah wajar bahwa di alam demokrasi, sikap SBY memicu pro namun juga kontra . Ada yang menilai reaksi SBY berlebihan. Ada pula anggapan bahwa SBY sekedar menggantang asap akibat memang diragukan polisi akan menindaklanjuti aduan SBY.

Namun secara pribadi sebagai sesama warga Indonesia yang sedang risau kemelut  fitnah yang sedang merajalela di Tanah Air Udara tercinta  ini, saya dapat memahfumihasrat Susilo Bambang Yudhoyono menempuh jalur hukum.

Fitnah memang tidak pandang bulu maka dapat memangsa siapa pun termasuk anda dan saya.

Di samping membela diri dari angkara murka fitnah, pada hakikatnya SBY ingin mengajak bangsa, negara dan rakyat Indonesia untuk bersatupadu menegakkan hukum di persada Nusantara tercinta ini.  

Maka saya berdoa agar Yang Maha Kasih berkenan memberikan kekuatan lahir dan batin bagi SBY dalam menunaikan perang melawan fitnah.[***]


Penulis mendambakan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya