Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Teluk Bituni, Papua Barat Tahun Anggaran 2017 sama sekali tidak dilaksanakan proses lelang sesuai aturan yang ada, baik pekerjaan fisik maupun pekerÂjaan jasa konsultan perencanaan maupun pengawasan. Hal ini bisa memicu praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Ini sangat bertolak belakang dengan regulasi pemerintah di mana setiap pengadaan barang dan jasa harus dilelang sesuai Peraturan Presiden (Perpres) no. 84 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Papua dan Papua Barat.
Aturan ini dikeluarkan presiÂden yang berkaitan dengan penÂgadaan barang/jasa pemerintah setelah sebelumnya mengeluarÂkan perubahan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dalam bentuk Perpres Nomor 70 tahun 2012. Aturan ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di daerah itu.
Terkait hal tersebut, pemerÂintah Kabupaten Teluk Bintuni sebenarnya telah menggelar launching LPSE tanggal 30 Mei 2017 dan unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) telah diresmikan. Kenyataan di lapangan, sampai akhir anggaran tahun 2017 tak ada satu pun pekerjaan yang ditenderkan.
"Hal ini pernah ditanyakan langsung kepada LPSE Teluk Bintuni dan mereka mengaÂtakan tidak ada pekerjaan yang ditenderkan dengan alasan tidak jelas," kata Koordinator Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (INKINDO) Kabupaten Teluk Bintuni, William Wartuny, ST di Jakarta, kemarin.
Pembentukan LPSE ini meruÂpakan suatu kewajiban dan sudah sesuai dengan Perpres Nomor 84 dan 54, serta ketenÂtuan-ketentuan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).
Perpres ini diterbitkan dalam rangka percepatan pembanguÂnan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal ini menunjukan komitmen kuat dari pemerintah untuk percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Terbitnya peraturan ini, seÂbagai tindak lanjut dari UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papau sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2008. Selanjutnya, terbit Perpres Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.
"LPSE Teluk Bintuni sebeÂnarnya sudah memiliki Website resmi. Namun Kenyataannya tak ada satu pun proyek yang ditenderkan," kata William.
Menurut dia, peresmian LPSE ini sebenarnya bisa meningÂkatkan mutu pelayanan pelakÂsanaan pembangunan dan bisa memperlancar proses lelang di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Itulah langkah maju, sehingga semua sistem pengadaan barang dan jasa bisa berlangsung tertib, teratur, transÂparan dan independen.
William mengatakan, unit ini diharapkan bisa berfungsi mengumumkan paket kegiatan yang ada di lingkungan Pemkab Bintuni dan setiap SKPD wajib menggunakan LPSE. Menurut dia, semua harus mengikuti aturan dan ketentuan yang ada.
"Itulah tuntutan dan kebijakan pemerintah pusat agar setiap layanan dan penyediaan data mesti menggunakan sistem yang terintegrasi agar terhindar dari persoalan delik hukum. Apalagi, lembaga ini adalah unit indepenÂden," ujarnya.
Namun kenyataan di lapanÂgan, kata William, banyak konÂtrak yang telah dikerjakan baik kontrak fisik maupun jasa konÂsultan dengan cara ditunjuk langsung oleh SKPD terkait. Ketika hal ini dikonfirmasi ke pihak inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Teluk Bintuni, diperoleh ketÂerangan yang tidak jelas.
"Khusus di bidang jasa konÂsultan, ada beberapa konsultan yang terlibat dalam perencaÂnaan dan pengawasan tidak memiliki sertifikat badan usaha (SBU) sesuai pekerjaan yang dikerjakan," tegasnya. Padahal, katanya, keberadaan sertifikat badan usaha (SBU) ini wajib bagi perusahaan konsultan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. ***
