Berita

Foto/Net

Bisnis

RI Dapat Dukungan Asosiasi Sawit Eropa

Lawan Diskriminasi Parlemen Benua Biru
RABU, 14 FEBRUARI 2018 | 11:14 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Indonesia tak sendiri lagi dalam upaya melawan resolusi minyak sawit oleh Parlemen Uni Eropa. Asosiasi industri sawit Eropa yang tergabung dalam European Palm Oil Alliance (EPOA) menyatakan siap membela produk minyak sawit Indonesia melawan diskriminasi.

Ketua EPOA Frans Claas­sen mengatakan, alasan mem­bantu minyak sawit Indonesia melawan diskriminasi parlemen Eropa karena adanya rasa saling membutuhkan.

"Kami adalah kawan Indone­sia di Eropa. Kawan yang ses­ungguhnya adalah kawan yang saling membutuhkan," ujarnya dalam pertemuan dengan para pemangku kepentingan sektor kelapa sawit Indonesia di Ja­karta, kemarin.


Hadir dalam pertemuan terse­but antara lain Ketua Komisi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) Aziz Hidayat, Ketua Harian Asosiasi Produsen Bio­fuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, dan Direktur Ek­sekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Danang Girindrawardana.

Menurutnya, masih banyak kesalahpahaman tentang minyak sawit di Eropa. Ini dibuktikan dengan masih banyak kebijakan yang diskriminatif termasuk implementasi food labeling.

"Kami ingin memberikan pan­dangan yang seimbang dan objek­tif tentang kelapa sawit. Kami juga memfasilitasi dan mendukung aliansi industri nasional pada komitmen minyak sawit berkelan­jutan di Eropa," katanya.

Menurut Claassen, EPOA hadir bukan untuk mempromo­sikan minyak sawit Indonesia di Eropa saja, tapi untuk menun­jukkan fakta yang sesungguhnya tentang kelapa sawit Indonesia. Baik terkait dengan manfaat minyak sawit maupun terkait isu-isu keberlanjutan.

"Anda tidak bisa sendiri mela­wan Uni Eropa. Ada 28 negara anggota Eropa yang berbicara da­lam berbagai bahasa. Dan, setiap negara itu, harus didekati dengan cara yang berbeda," tuturnya.

Untuk mengurangi tekanan terhadap produk minyak sawit Indonesia, EPOA melakukan komunikasi dengan sejumlah LSM di Eropa yang selama ini kritis terhadap industri kelapa sawit. EPOA sendiri menolak diskriminasi dan penolakan terhadap minyak sawit oleh Parlemen Uni Eropa.

Menurutnya, produk minyak sawit yang masuk ke Eropa 69 persen adalah produk minyak sawit berkelanjutan. Dan, tren penggunaan minyak sawit di Uni Eropa terus meningkat seiring peningkatan produksi minyak sawit berkelanjutan dari Indo­nesia dan Malaysia.

Dia menambahkan, sektor kelapa sawit Indonesia sudah berkelanjutan dan mendukung pencapaian tujuh kriteria Sus­tainable Development Goals (SDGs). Antara lain pengen­tasan kemiskinan, pengemban­gan ekonomi wilayah, serta kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. "Karena kami berkomitmen untuk mencapai 100 persen sawit yang masuk ke Uni Eropa adalah sawit yang berkelanjutan," katanya.

Ketua Komisi ISPO Aziz Hi­dayat mengatakan, keberadaan EPOA sangat membantu kam­panye positif minyak sawit Indonesia di Eropa. Termasuk terkait perkembangan sertifikasi ISPO. EPOA juga memberikan informasi yang objektif tentang kriteria-kriteria di dalam ISPO.

"Kami senang karena EPOA adalah mitra yang tepat untuk menjelaskan fakta obyektif tentang perkembangan isu ke­berlanjutan minyak sawit di Indonesia dalam rangka me­menuhi Amsterdam Declaration fully implemented pada 2020," kata Aziz.

Duta Besar RI untuk Italia Esti Andayani mengatakan, Negeri Pizza mendukung Indonesia da­lam penggunaan minyak kelapa sawit sebagai salah satu biofuel di pasar kawasan Uni Eropa.

"Dari awal Italia itu pendu­kung kita, di mana pun, mau di WTO (World Trade Organi­zation) atau di Uni Eropa dan di Parlemen Eropa. Untuk isu kelapa sawit, Italia juga mendu­kung kita," ujarnya.

Menurut Esti, pemerintah Italia mendukung penggunaan minyak kelapa sawit di kawasan Uni Eropa karena negara terse­but membutuhkan minyak sawit untuk bahan produk-produknya. Mulai dari produk makanan hingga kecantikan.

"Saya bertemu dengan Presi­den Ferrero Rocher, produk cokelat dan Nutela mereka se­gala macam, pakai minyak ke­lapa sawit. Karena minyak sawit dibandingkan minyak-minyak yang lain lebih tahan lama dan tidak berubah menjadi basi. Masa kedaluwarsa produknya menjadi lebih panjang," ungkap Esti. ***

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya