Waspadai Praktik Suap Di Balik Impor Pangan

Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menilai tidak menutup kemungkinan terjadi praktik suap di balik kebijakan pemerintah melakukan impor beras dan jagung.

Berkaca dari pengalaman kasus suap importase gula rafinasi yang menyeret ketua DPD RI kala itu Irman Gusman.

"Jangan sampai impor beras akan seperti impor gula yang diindikasikan dan tertangkap KPK dalam aksi suap menyuap untuk pembagian kuotanya," duga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono kepada wartawan, Rabu (14/2).

Untuk itu, dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ikut masuk mengawasi importase pangan yang dilakukan oleh Bulog. Mulai dari proses tender hingga penentuan pemenang tender. Apalagi, importase pangan sangat rawan terjadi korupsi, kolusi dan neppotisme (KKN).

"Belajar dari impor gula yang dilakukan oleh Bulog yang berhasil diungkap KPK. Nah hal ini bisa terjadi pula nantinya dalam kasus kuota impor beras," ujar Arief.

Dia menyebutkan, banyak modus operandi dalam impor beras pada masa lalu untuk mendapatkan fee bagi oknum pejabat yang berhubungan dengan kuota impor serta proses tender.

"Biasanya ada bagian fee dari para pemenang tender kepada pejabat-pejabat yang menentukan dan memilih importir yang memenangkan tender impor beras tersebut," papar Arief.

Lebib jauh, Arief menjelaskan, biasanya negara yang dijadikan kendaraan untuk menampung hasil fee impor beras dan gula adalah Singapura. Sebab, KPK tidak bisa sampai tangannya ke Singapura, baru setelah itu mereka berbagi komisi dengan Cara membuka nomor rekening bank di Singapura alias disimpan di negara itu.

"Sangat rawan suap ketika terjadi proses tawar menawar harga saat tender impor beras," imbuhnya. [wah]