Berita

Hukum

Harta Rampasan TPPU Testiwati Diserahkan Kejagung Ke Bupati Kuningan

SELASA, 13 FEBRUARI 2018 | 21:22 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui  Pusat Pemulihan Aset (PPA) melaksanakan serah terima hibah dua lahan hasil perkara TPPU kepada Bupati Kuningan,  Acep Purnama.

Serah terima dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Senin (12/2) lalu.

"Hibah berisi barang rampasan dari terpidana Testiawati binti Kantawi, dalam perkara TPPU," ujar Kepala PPA Kejagung Andi Herman didampingi Kabag TU PPA Emilwan Ridwan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/2).


Menurut Andi Herman barang rampasan dari terpidana Testiawati binti Kantawi berupa dua bidang tanah dan bangunan.

Pertama, satu bidang tanah dan bangunan seluas 313 M2 yang terletak di Dusun II  Rt 01/ 05 Desa Sukadana, Cibereum, Kuningan. Kedua, satu bidang tanah seluas 5.879 M2 yang terletak di Blok Sumur Bandung, Desa Cibereum, Kuningan.

Penyerahan aset rampasan itu dilakukan setelah sebelumnya Bupati Kuningan, Acep Purnama mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Agung supaya lahan berupa tanah hasil rampasan kasus TPPU itu digunakan untuk Balai Desa dan Rumah Sakit umum tipe D.

Kejagung selanjutnya  meminta persetujuan kepada Kemenkeu karena aset merupakan rampasan negara, dan Kemenkeu menyetujui.

Surat Menkeu No S/MK.6/2018 tanggal 26 Januari 2018 menyetuji barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dihibahkan kepada Pemkab Kuningan, Jawa Barat.

"Kejagung melalaui PPA selanjutnya melakukan serah terima dengan Bupati Kuningan berdasarkan  Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-X-039/CU.1/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang  hibah barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara atas nama terpidana Testiawati binti Kantawi," ujar Andi Herman.

Barang rampasan terpidana Testiawati binti Kantawi berawal setelah Polres Tangerang Kabupaten melakukan penyidikan kasus investasi bodong Koperasi Langit Biru (KLB) sejak tahun 2012 lalu dengan tersangka Jaya Komara, pengurus yayasan yang merupakan suami terpidana Testiawati. Jaya Komara meninggal dunia ketika proses persidangan.

Selain mengendus penggelapan dana yayasan, pihak penyidik Polres Tangerang mengungkap TPPU untuk menelusuri ada atau tidaknya pencucian uang dalam kasus tersebut.

Testiawati binti Kantawi awalnya dijerat terlebih dahulu dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Sejak didirikan pada Januari 2011, KLB berhasil menghimpun 125.000 anggota dengan total dana investasi mencapai Rp 6 triliun.

Anggota KLB dijanjikan mendapatkan keuntungan 30-40 persen jika berinvestasi. Namun, kucuran bonus akhirnya macet pada bulan Januari 2012. Dari hasil penelusuran, polisi mengetahui bahwa selama ini seluruh dana investasi yang disetor ke KLB disimpan oleh Jaya Komara di sebuah brankas di rumahnya.

Tetapi, saat digerebek, rumah Jaya sudah kosong tanpa penghuni. Isi brankas pun raib entah ke mana. Polisi sedang menghimpun sejumlah informasi tentang Jaya untuk mencari jejaknya.

Sedikitnya 40 unit aset berupa tanah dan bangunan hasil TPPU Testiawati tersebar di wilayah Tangerang dan Kuningan, Jawa Barat. [ald]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya