Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengakui pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum punya roadmap mengenai pembangunan sumber daya manusia.
"Roadmap pembangunan SDM secara besarnya setahu saya belum ada," ujar Puan di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Sebab itulah menurut dia, perlu dirancang roadmap pembangunan SDM untuk jangka panjang.
"Jadi bukan parsial, karena sekarang kebutuhan 2019, enggak. Tapi sampai berapa puluh tahun," jelasnya.
Puan menyatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, untuk mewujudkan roadmap tersebut.
Sebagai contoh, kata dia, pembangunan vokasi yang terintegrasi dan bersinergi dengan dunia industri. "Itu tentu saja harus kita perkuat, terkait kebutuhan infrastruktur, berapa banyak SDM yang diperluka, berapa banyak yang perlu difokuskan bidangnya, dan lain sebainya," tutur Puan.
Demi peningkatan SDM, Puan juga berencana mengalokasikan anggaran LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tak cuma untuk mengirimkan mahasiswa Indonesia untuk mengambil gelar S2 dan S3 di luar negeri, tapi juga afirmasi digunakan tenaga pendidik.
"Bagaimana kita memberikan afirmasi kepada tenaga-tenaga dosen, kemudian profesor dan lain-lainnya itu untuk bisa sekolah ke luar juga dikirim dari luar ke dalam negeri," ujar Puan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pembangunan SDM merupakan kerja besar pemerintahannya setelah kerja besar pertama, yakni pembangunan infrastruktur.
Oleh sebab itu Jokowi meminta program besar pembangunan sumber daya manusia tercantum di dalam rencana kerja pemerintah (RKP) masing-masing kementerian.
"Mulai 2019 kita harus fokus pada pembangunan SDM," ujar Jokowi.
[wid]
