Berita

Ganjar Pranowo/Net

Hukum

Politisi PPP Pernah Diminta Ganjar Tolak Jatah KTP-El

SELASA, 13 FEBRUARI 2018 | 06:19 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Perlahan-lahan tudingan Ganjar Pranowo menerima jatah uang proyek KTP elektronik (KTP-el) gugur. Bahkan mantan Wakil Ketua Komisi II yang meminta rekan komisi-nya untuk tak menerima apapun terkait proyek ini.

Hal ini sebagaimana diutarakan mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP),Nu'man Abdul Hakim yang mengaku pernah diminta Ganjar untuk menolak kalau ada yang menawarkan jatah uang terkait proyek e-KTP.

"Kemudian Pak Ganjar pernah sampaikan, kalau ada yang nawarin apa pun dari e-KTP ini, Pak Nu'man jangan mau terima. Saya bilang, 'Oh iya, sudah cukup saya diperiksa.' Itu disampaikan sambil jalan saja," ujar Nu’man.

Menurut Nu'man, sebagaimana ia sampaikan saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta (Senin, 12/2), Ganjar menyampaikan pesan itu lantaran politikus PPP itu pernah diperiksa KPK terkait suatu kasus.

"Dia (Ganjar) juga punya pengalaman pernah diperiksa saksi kasus. Lalu saya diperiksa oleh KPK ketika menjabat wakil gubernur (Jawa Barat 2003-2008). Dua pengalaman ini disampaikan, jangan sampai terlibat lagi dan jangan sampai kita diperiksa lagi," ujar politikus PPP ini.

"Pak Ganjar pernah ditekan keluarganya, kalau kamu jadi politisi, jangan sampai diperiksa lagi," demikian Nu'man.[wid]

Populer

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

KPK Kembali Panggil Pramugari Tamara Anggraeny

Kamis, 13 Maret 2025 | 13:52

Ekonom: Hary Tanoe Keliru Bedakan NCD dan ZCB

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:53

UPDATE

Loyalis Jokowi, Jeffrie Geovanie Sangat Tidak Layak Gantikan Menteri BUMN Erick Thohir

Sabtu, 15 Maret 2025 | 11:22

Rapor IHSG Sepekan Lesu, Kapitaliasi Pasar Anjlok Rp215 Triliun

Sabtu, 15 Maret 2025 | 11:07

DJP: Pajak Ekonomi Digital Capai Rp33,56 Triliun hingga Akhir Februari 2025

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:47

Kualitas Hilirisasi Ciptakan Lapangan Kerja Lebih Luas

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:44

Pengacara Klaim Duterte Diculik karena Dendam Politik

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:19

Harga Emas Antam Lebih Murah Hari Ini Usai Cetak Rekor Tertinggi

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:08

Menko Airlangga Ajak Pengusaha Gotong Royong

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:48

Fraksi PAN Salurkan 3.000 Paket Sembako untuk Rakyat

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:47

Universitas Columbia Cabut Gelar Akademik 22 Mahasiswa

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:34

Tanggapi Usulan Menhub, Kadin: Tidak Semua Usaha Bisa Terapkan WFA Saat Mudik

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:13

Selengkapnya