Berita

Politik

Penghargaan Asing Tidak Sama Dengan Kondisi Dalam Negeri

SENIN, 12 FEBRUARI 2018 | 14:49 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Penobatan Sri Mulyani Indrawati menjadi menteri terbaik di dunia menuai gonjang ganjing di dalam negeri. Sri Mulyani dianggap mengikuti arah kebijakan makro super konservatif yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi stagnan dan daya beli masyarakat turun.

Di media sosial dan grup-grup whatsapp, sindiran terhadap penghargaan itu juga marak beredar. Sebuah poster atau meme yang membeberkan data ekonomi di dalam negeri bersama foto Sri Mulyani memegang piagam penghargaan adalah salah satunya.

"Maaf!! Penghargaan asing terbaik di dunia, tapi faktanya berbeda dengan kondisi di dalam negeri," demikian tulisan di bagian atas meme itu.


Disertakan juga data Badan Pusat Statistik yang menyebut tingkat kemiskinan pada 2012 adalah 11,96 persen atau 29,25 juta orang. Namun, penurunannya di tahun 2017 sangat kecil yaitu menjadi 10,64 persen atau 27,77 juta orang

Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development  (INFID) pada 2017 menggambarkan ketimpangan sosial di Indonesia, bahwa empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin

Selain itu, pada Agustus 2017, data BPS melaporkan jumlah pengangguran masih tinggi yakni 7,04 juta orang.

Juga disertakan kutipan isi berita dari media online soal Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia pada akhir November 2017 tercatat sebesar 347,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 4.636,455 triliun dengan kurs Rp 13.350 per dolar AS.

Di bagian bawah poster tersebut tertera kutipan pesan dari Presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno. "Jika engkau mencari pemimpin carilah yang dibenci, ditakuti atau dicaci maki asing karena itu yang benar. Pemimpin tersebut akan membelamu di atas kepentingan asing itu dan janganlah kamu memilih pemimpin yang dipui-dipuji asing karena ia akan memperdayaimu".

Tak lama setelah berita penghargaan terhadap Sri Mulyani itu disebar tim Kementerian Keuangan, peneliti dari Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra, menyatakan "prestasi" paling menonjol dari mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu adalah penerapan kebijakan makro super konservatif yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi stagnan dan daya beli masyarakat turun. Selain itu, menerbitkan surat utang dengan bunga (yield) 1-3 persen, yang berakibat kerugian negara puluhan triliun.

"Kebijakan makro yang juga sebabkan pertumbuhan ekonomi dan ekspor Indonesia tertinggal dari negara tetangga di Asia," sindirnya.

Gede mengaku lebih heran mengapa menteri-menteri dari negara-negara yang hebat, antara lain China dengan GDP terbesar nomor dua di dunia, Singapura dengan GDP per kapita tertinggi di Asia, dan Vietnam yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di ASEAN, tidak dapat menerima penghargaan seperti yang diterima Sri Mulyani. [ald]

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya