Sandiaga Ingin Publik Terlibat Dalam Revisi Perda Tata Ruang Dan Zonasi

. Pemprov DKI Jakarta membuka ruang diskusi dengan berbagai pihak terkait rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) di DPRD DKI.

Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno mengatakan, hasil dari diskusi dengan berbagai pihak, baik kalangan pengusaha, akademisi, masyarakat dan lainnya, bakal dijadikan sebagai masukan untuk pertimbangan penyusunan draft revisi Perda tersebut.

"Pembahasannya (diskusi) di tahun ini 2018 rencannya baru tahun 2019 Perda ini akan ditinjau ulang," kata Sandi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (12/2).

Ditegaskan politisi Partai Gerindra ini, revisi Perda Zonasi perlu dilakukan. Sebab, ada beberapa usaha yang dibuka justru di tempat yang bukan peruntukannya.

Dia memastikan bahwa revisi Perda Zonasi tidak bakal menyusahkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), tapi justru memberikan kemudahan terhadap mereka.

"Sehingga kita ingin menggeliatkan ekonomi, sehingga zonasi itu tidak memberatkan lagi usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro tapi justru akan memberikan kesempatan mereka menumbuhkembangkan dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah pada suatu saat kita harapkan pada suatu saat menjadi usaha besar juga," imbuhnya.

Di ibukota tidak sedikit rumah tinggal sengaja direnovasi untuk dijadikan tempat usaha alias rumah toko (ruko). Ditanya soal itu, Sandi bilang masih dibahas.

"Itu yang akan dibahas di 2018. Kita ingin kan tidak tertutup kemungkinan mereka dizonasi ulang tapi yang tidak kita inginkan juga adalah white waishing yaitu pemutihan. Karena kalau pemutihan nanti setiap lima tahun akan ada pergerakan daripada daerah dimana tadinya menjadi usaha terus tiba-tiba sudah tidak sesuai lagi terus berubah lagi akhirnya memberatkan ke tata kota, keindahan estetika kota maupuan juga membebani daripada pola merancang kota ke depan," pungkas Sandi. [rus]