Berita

Didi Irawadi Syamsuddin/Net

Hukum

Demokrat Pertanyakan Hilangnya Tiga Nama Politisi PDIP Di Dakwaan KTP-El

MINGGU, 11 FEBRUARI 2018 | 00:16 WIB | LAPORAN:

. Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjelaskan kepada publik terkait nama-nama yang hilang dalam surat dakwaan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik Setya Novanto.

Pernyataan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman dalam diskusi bertajuk 'Catatan Hitam E-KTP' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2).

"Saya kira kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Habiburokhman. Justru pertanyaan yang harus dijelaskan oleh penegak hukum kenapa ada nama-nama yang awalnya muncul tiba-tiba hilang. Dari partai tertentu pula. Saya enggak usah sebut," ucap Didi.


Nama politisi yang dimaksud Didi dan Habiburokhman itu adalah dari PDIP. Yaitu, Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo dan Olly Dondokambey. Saat proyek KTP-el berjalan, Yasonna dan Ganjar duduk di Komisi II DPR, sedangkan Olly merupakan pimpinan Badan Anggaran DPR.

"KPK, penegak hukum harus memberikan penjelasan yang jelas ke publik, kenapa ada nama-nama yang hilang, sehingga publik pun terus bertanya-tanya," desak Didi.

Didi di awal menjelaskan langkah Ketua Umum Partai Demokrat SBY yang melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya. Langkah yang SBY itu dinilai hal yang wajar.

"Itu adalah hak Pak SBY sebagai anak bangsa yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lain. Saya kira yang bikin gaduh bukan Pak SBY atau Partai Demokrat, tapi yang bikin gaduh adalah yang menyebarkan fitnah," pungkasnya. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya