Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya berperan aktif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi baru di stasiun Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Palembang, Sumatera Selatan.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui peluang kerjasama yang mengedepankan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumsel khususnya pada pengelolaan lahan sekitar stasiun LRT dan pemanfaatan sarana dan prasarana LRT.
Langkah awal yang telah dilakukan saat ini, telah di tandatanganinya nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tentang rencana kerjasama dalam bidang pengembangan usaha terkait LRT di Sumsel pada 28 September 2017 lalu.
Kepastian tersebut tertuang dalam rapat tindak lanjut pembahasan pengelolaan aset Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit (LRT) Sumsel pasca Asian Games 2018 yang di pimpin langsung Direktur Jenderal Perkeretaapian, Zulfikri.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Nasrun Umar beserta Organisasi Perangkat Daerah terkait hadir dalam rapat berlangsung di Ruang Rapat Dit. LLAKA, Gedung Karya Lt. 11, Kementerian Perhubungan Jakarta, Jumat (9/2).
Nasrun menjelaakan, awalnya Pemerintah Provinsi Sumsel telah menjajaki peluang kerjasama ticketing system melalui Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel. Namun, kerjasama tersebut tidak jadi dilaksanakan karena PT. KAI akan mengelola sendiri ticketing system LRT menggunakan dana internal.
Sehubungan dengan hal tersebut, PDPDE berharap dapat dapat mengelola lahan sekitar stasiun LRT serta pemanfaatan sarana dan prasarana LRT karena sarana dan prasarana di stasiun LRT seperti walk way dan sky bridge pemanfaatannya akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel.
"Jadi, itu salah satu poin penting yang kita bahas dalam rapat bersama bapak Dirjen Perkeretaapian tadi," ungkap Nasrun Umar.
Lanjut Nasrun pertemuannya dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian juga untuk menyampaikan kondisi eksisting dari 13 titik stasiun LRT mulai dari Bandar Udara sampai Stasiun Depo Jakabaring yang terdiri dari sisi kanan dan kiri serta akses keluar masuk sepanjang radius 500 meter terdapat 14 titik lahan yang dapat dikembangkan.
Menurutnya, identifikasi awal dari 14 titik tersebut diantaranya 1 lahan milik PT. Angkasa Pura, 2 lahan milik Pemkot Palembang, 1 lahan milik Korem 044 Gapo, dan 2 lahan lainnya milik swasta yang akan dikerjasamakan.
"Kita sampaikan juga tentang pembebasan lahan untuk LRT, tahun ini kita anggarkan 50 Milyar untuk pembebasan lahan. Jadi urusan pembebasan lahan sudah tidak ada masalah, yang terpenting pembebasan lahan sudah dibayar atau belum kontraktor tetap bisa bekerja menyelesaikan pembangunan LRT," demikian Narsun.
[nes]
