Pemerintah Harus Bisa Konsisten Jaga Tarif Listrik

Komisi VII DPR RI meminta pembahasan antara pemerintah dan industri dalam menetapkan patokan harga batubara domestik market obligation (DMO) bagi pembangkit listrik milik PT PLN tidak memberatkan konsumen.

"Tarif listrik Indonesia dengan harga batubara yang berlaku saat ini cukup kompetitif. Dipastikan ada disparitas harga jika pemerintah dan industri menyesuaikan harga tersebut dengan apa yang terjadi di pasar global. Tentu perlu mekanisme yang lebih bijak untuk menghindari biaya pokok penjualan yang berpotensi membebani konsumen akhir," jelas anggota Komisi VII Rofi Munawar di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (6/2).

Dia meminta konflik harga yang terjadi antara PLN, pemerintah dan industri terhadap harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar segera diselesaikan dengan cermat. Jangan sampai mengganggu pasokan listrik secara nasional.

"Kami ingatkan pemerintah untuk konsisten menjaga tarif listrik tidak naik agar daya beli masyarakat tidak menurun dan industri dalam negeri bisa berjalan dengan baik. Apalagi pemerintah telah berkomitmen tarif listrik tidak naik hingga Maret 2018," tutur Rofi.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mendorong pemerintah menentukan formula penerapan tarif listrik yang menunjang stabilitas harga listrik. Memasukkan harga komoditas berdasarkan harga internasional dalam formula adalah langkah yang cukup berisiko karena volatilitasnya cukup tinggi dan tidak bisa diintervensi pemerintah.

"Di sisi lain, keberlanjutan industri terkait, dalam hal ini batubara, juga harus diperhatikan. Penetapan harga nasional di bawah harga internasional dirasa masih jadi opsi terbaik, mengingat industri batubara sudah mengalami untung besar akibat kenaikan HBA dan pos pemanfaatan dalam negeri yang hanya 25 persen," papar Rofi.

Untuk itu, dia mendorong pemerintah terus melakukan diversifikasi energi ke arah energi baru terbarukan (EBT). Meski belum mencapai targert kontribusi EBT terutama air, panas bumi dan bioenergi pada pembangkit listrik terus mengalami peningkatan. Namun, per 2017, penggunaan EBT baru menyumbang 11 persen dari total konsumsi energi primer nasional.

"Dengan kondisi harga komoditas batubara yang volatile, percepatan pertumbuhan EBT mutlak diperlukan," demikian Rofi. [wah]