Harus ada perhatian serius pada faktor-faktor penghambat pertumbuhan ekspor.
Untuk itu, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mendorong Komisi VI yang membidangi perdagangan, untuk mengagendakan rapat kerja dan dengar pendapat dengan semua institusi yang berwenang mengatur ekspor-impor. Rapat itu termasuk dengan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Bamsoet, panggilan Bambang, mengatakan bahwa tidak semua masalah di bidang ekspor menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan.
"Sebagaimana praktik selama ini, mekanisme ekspor melibatkan kewenangan sejumlah kementerian dan lembaga," ujarnya, Selasa (6/2).
Bambang menyampaikan hal itu sebagai respons atas pernyataan Presiden Joko Widodo saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan di Jakarta, pekan lalu. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan kekecewaannya karena nilai ekspor Indonesia masih kalah dibanding Thailand, Vietnam dan Malaysia.
Menurut Bambang, kinerja ekspor juga ditentukan oleh faktor biaya produksi dalam negeri dan logistik. Dalam konteks biaya produksi, pelaku usaha sering mempersoalkan suku bunga dan harga energi.
Bamsoet yang juga pengusaha, menambahkan, pelaku usaha membandingkan tingginya suku bunga di dalam negeri yang mencapai dua digit. Sementara di Tiongkok dan beberapa negara lain justru menawarkan kredit modal kerja dengan bunga di kisaran 5 persen.
Sedangkan pada aspek logistik ada persoalan inefisiensi. Menurut Bamsoet, faktor logistik sudah menjadi masalah sejak lama yang menyebabkan produk ekspor Indonesia tidak kompetitif.
"Pada faktor logistik inilah tergambar banyaknya kewenangan dari sejumlah kementerian dan lembaga, karena menyangkut angkutan darat, udara, laut, kereta api, manajemen pelabuhan, pergudangan hingga proses pengiriman," sebut legislator Golkar itu.
Guna meningkatkan kinerja ekspor, sambung Bamsoet, faktor biaya produksi dan logistik harus dikaji lagi. Sebab, kontribusi faktor suku bunga, harga energi dan faktor logistik cukup signifikan dalam menentukan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.
Mendongkrak kinerja ekspor tidak cukup dengan mendeteksi kebutuhan dan permintaan pasar internasional. Upaya itu harus pula didukung oleh strategi produksi dan logistik yang efisien agar bisa mengalahkan produsen dari negara lain.
Ia menegaskan, pimpinan DPR akan mendorong upaya peningkatan kinerja ekspor, mengingat kekuatan ekspor menjadi faktor yang menentukan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, selain investasi dan konsumsi masyarakat.
[ald]
