Berita

Swiss/Net

Dunia

Tax Justice Network: Swiss Dan AS Negara Paling Korup Di Dunia

SELASA, 06 FEBRUARI 2018 | 07:24 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

. Sebuah studi baru yang dilakukan oleh kelompok advokasi Tax Justice Network mengungkapkan bahwa Swiss adalah negara yang paling korup di dunia, dengan "nilai kerahasiaan tinggi 76". Menyusul di bawahnya adalah Amerika Serikat.

"Swiss adalah kakek dari surga pajak (tax heavens) dunia, salah satu pusat keuangan lepas pantai terbesar di dunia, dan salah satu yurisdiksi rahasia terbesar di dunia atau tempat bebas pajak," kata laporan kelompok tersebut yang berjudul 'Financial Secrecy Index - 2018 Results'.

Disebutkan dalam laporan itu bahwa Swiss akan bertukar informasi dengan negara-negara kaya jika mereka harus melakukannya, namun akan terus menawarkan kepada warga negara-negara miskin kesempatan untuk menghindari tanggung jawab membayar pajak mereka.


"Faktor-faktor ini, bersamaan dengan terus mengejar kejayaan pelapor sektor keuangan (kadang-kadang beralih ke metode non-legal) adalah pengingat yang terus berlanjut mengapa Swiss tetap menjadi yurisdiksi kerahasiaan paling penting di dunia saat ini," kata laporan tersebut.

Indeks tersebut memberi peringkat pada negara-negara untuk bantuan sistem hukum mereka kepada pencucian uang, dan kepada semua orang yang berusaha melindungi kekayaan yang diperoleh dengan korup.

Semakin tinggi nilai kerahasiaannya, maka semakin korup pemerintahannya.

Dimuat Russia Today awal pekan ini, dalam laporan itu, untuk menyusun indeks, para analis menilai kerahasiaan dikombinasikan dengan angka yang mewakili ukuran industri jasa keuangan lepas pantai di masing-masing negara.

Menurut laporan tersebut, nilai kerahasiaan Amerika Serikat mengalami peningkatan. Pada tahun 2013. Dalam indeks itu, Amerika Serikat berada di posisi keenam, dan pada tahun 2015 menempati peringkat ketiga dalam peringkat.

Namun Amerika Serikat kembali menanjak dalam indeks itu di tahun 2018 dengan dilatarbelakangi perubahan signifikan dalam pangsa pasar global Amerika Serikat untuk layanan keuangan lepas pantai.

"Antara tahun 2015 dan 2018, Amerika Serikat meningkatkan pangsa pasarnya di layanan keuangan lepas pantai sebesar 14 persen," kata laporan tersebut.

Secara keseluruhan, Amerika Serikat menyumbang 22,3 persen pasar global untuk layanan keuangan lepas pantai.

"Amerika Serikat menyediakan beragam fasilitas kerahasiaan dan bebas pajak untuk non-penduduk, baik di tingkat Federal maupun di tingkat negara masing-masing," kata laporan itu.

Laporan tersebut menambahkan bahwa kerahasiaan keuangan yang diberikan oleh Amerika Serikat telah menyebabkan kerugian yang tak terhitung bagi warga biasa di luar negeri, yang elitnya telah menggunakan Amerika Serikat sebagai "lubang baut" untuk kekayaan yang dijarah.

Berada di bawah Amerika Serikat dalam indeks ituadalah Kepulauan Cayman, Hong Kong, Singapura, Luksemburg, Jerman, Taiwan, Uni Emirat Arab, dan Guernsey.

Negara-negara yang paling korup di antara 112 yang tercakup dalam penilaian tersebut adalah San Marino, St. Lucia, St. Vincent dan Grenadines, dan Montserrat. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya