Politik dan uang saat ini menjadi dua hal yang tak bisa dipisahkan, apalagi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.
Dengan pertimbangan itu, Nongkrong Politik yang digelar oleh RMOL Sumut hari ini (Senin, 5/2) mengambil tema "Politik dan Uang".
Nongkrong Politik kali ini menghadirkan sejumlah pembicara yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Yaitu, Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi PKS, Ikhirimah Hamidy; politisi Partai Golkar Sumut, Samsir Pohan; tokoh perempuan Sumut, Ade Sandra; pengamat politik Sumut, Faisal Riza; dan aktivis HMI Cabang Medan, Ridho Khairi.
"Menurut saya, politik dan uang bagai dua mata sisi uang, tidak bisa dipisahkan. Politik tanpa ada dukungan uang, target-targetnya sulit tercapai. Untuk merebut satu jabatan ketua organisasi mahasiswa saja misalnya, kampanye di kampus, itu calon banyak yang mengajukan proposal ke seniornya dengan dalih dana perjuangan," kata Ikrimah.
Ikrimah menjelaskan, salah satu cara untuk mengubah cara pandang bahwa politik dan uang itu berhubungan erat adalah membatasi gaji pejabat publik.
"Ke depan ini saya kira seorang pejabat publik jangan lagi digaji terlalu besar. Kalau terlalu besar gaji pejabat publik dengan kondisi negara seperti ini, pasti nanti 2019 money politic akan semakin besar," jelasnya.
Sementara itu, menurut Samsir Pohan, cara untuk meminimalkan anggapan masyarakat bahwa politik identik dengan uang adalah dengan memupuk kesadaran tentang tugas, fungsi, dan peran politik sesungguhnya.
"Kesadaran bahwa politik adalah sebuah keharusan itu penting, harus dibuat mengakar. Ini termasuk tugas partai politik, tapi tidak adil jika hanya partai politik. Masyarakat juga harus menyusun kesadaran itu. Kalau kita mengamini bahwa politik adalah tugas profetik, kita harus siap memupuk kesadaran itu," ungkap Samsir.
Kondisi bahwa uang mempengaruhi dinamika politik turut dirasakan langsung oleh Ade Sandra. Ia merasakan besarnya pengaruh kekuatan uang pada saat mencoba masuk ke dalam panggung Pilgub Sumut.
"Kita tidak bisa menyalahkan dari mana mulai money politic. Dari partai, praktisi, atau masyarakatnya? Karena jiwa materialistis dalam dunia demokrasi di Sumut sangat kental. Ini menjadi tugas kita semua untuk membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa uang tidak dapat membeli segalanya," ujar Ade
Mengenai fenomena politik dan uang, Faisal Riza mengungkapkan bahwa hal serupa telah terjadi sejak era penjajahan Belanda. Bahkan ada ungkapan yang lebih buruk dari politik dan uang (money politic) saat ini.
"Sekarang berkembang yang namanya Vote Buying, dimainkan oleh para broker politik. Broker menjadikan suatu hal dalam politik itu semakin mahal. Praktisi sebenarnya malah lebih dirugikan. Kalau broker itu kerjanya seperti menjamin suara untuk satu calon kepala daerah," jelasnya.
Sebagai aktivis mahasiswa, Ridho Khairi berharap kepada partai politik, tokoh masyarakat, serta akademisi untuk bekerja keras mengubah cara pandang masyarakat tentang politik.
"Jadi bagaimana cara mengubah ini, tentu bukan pekerjaan yang mudah dan murah. Pandangan masyarakat harus diperbaiki. Proses penegakan hukum juga harus diperbaiki. Hukum masih bersifat subjektif pelaksanaannya. Menurut saya, faktor yang harus diperbaiki penyelenggaraan negara. Mereka semakin membuat masyarakat berpendapat bahwa politik identik dengan uang," demikian Ridho Khairi.
[ald]
