Berita

Abdulla Yameen/Al Jazeera

Global

Jaksa Agung: Maladewa Menuju Krisis

SENIN, 05 FEBRUARI 2018 | 07:28 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Penegak hukum Maladewa mengatakan Mahkamah Agung negara tersebut sedang berusaha untuk menyingkirkan Presiden Abdulla Yameen. Penyataan itu dikeluarkan beberapa hari setelah pengadilan tinggi memerintahkan pembebasan beberapa pemimpin oposisi yang dipenjara.

"Maladewa sedang menuju krisis," kata jaksa agung Maladewa Mohamed Anil dalam siaran di televisi pemerintahan akhir pekan kemarin.

Dengan diapit oleh kepala tentara dan polisi, Anil mengatakan bahwa pasukan keamanan telah mengetahui bahwa Mahkamah Agung dapat mengeluarkan perintah untuk meragukan presiden.


"Saya telah menginformasikan semua petugas penegak hukum bahwa mereka tidak boleh mematuhi perintah ilegal semacam itu," ta,bahnya seperti dimuat Al Jazeera.

Untuk diketahui bahwa ketegangan meningkat di ibukota negara pulau itu, Male beberapa waktu terakhir karena pemerintahan Yameen terus mengabaikan keputusan pengadilan yang membatalkan dugaan terorisme dan korupsi terhadap sembilan politisi tingkat tinggi, termasuk mantan presiden bekas Mohamed Nasheed.

Sementara itu, berbicara kepada sebuah saluran televisi swasta dari Kolombo, Nasheed mendesak anggota pasukan keamanan untuk tidak mematuhi perintah jaksa agung. Dia juga meminta warga Maladewa yang tinggal di pulau-pulau terpencil untuk bepergian ke ibu kota dan melakukan demonstrasi menentang pemerintah.

"Baik jaksa agung maupun kepala pasukan pertahanan, atau kepala polisi yang bertindak dapat menggantikan konstitusi Maladewa," katanya.

"Saya mendorong warga Maladewa untuk turun ke jalan melawan tindakan ilegal mereka," tambah Nasheed yang berada di pengasingan.

Krisis sendiri dipicu pada hari Kamis pekan lalu ketika hakim Mahkamah Agung berbalik melawan sekutu mereka Yameen dan memerintahkan pembebasan lawan-lawannya. Putusan yang mengejutkan tersebut memicu perayaan dan demonstrasi sporadis di Male dan mendapat dukungan internasional yang meluas. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya