Berita

Ilustrasi/The Guardian

Global

Pemantau Independen Tuduh Korut Jual Senjata Ke Suriah Dan Myanmar

SABTU, 03 FEBRUARI 2018 | 10:27 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

. Korea Utara memasok senjata ke Suriah dan Myanmar dalam beberapa waktu terakhir.

Begitu laporan rahasia yang dibuat oleh pemantau independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Laporan itu ditujukkan pada Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB namun dilihat oleh media Reuters pekan ini.

Tim pemantau, dalam laporan itu, telah menyelidiki kerjasama rudal balistik yang sedang berlangsung antara Suriah dan Myanmar, termasuk lebih dari 40 pengiriman Korea Utara yang sebelumnya tidak dilaporkan antara tahun 2012 dan 2017 ke Pusat Penelitian dan Penelitian Ilmiah Suriah, sebuah lembaga yang mengawasi program senjata kimia negara tersebut.


Investigasi tersebut mengklaim adanya bukti lebih lanjut tentang embargo senjata dan pelanggaran lainnya, termasuk melalui pengiriman barang dengan utilitas dalam program rudal balistik dan senjata kimia.

Mereka juga memeriksa muatan dari dua pengiriman Korea Utara yang dicegat oleh negara-negara tak dikenal dalam perjalanan ke Suriah. Keduanya berisi ubin tahan asam yang bisa menutupi area yang setara dengan proyek industri skala besar.

Satu negara, yang tidak diidentifikasi, mengatakan kepada pemantau bahwa pengiriman yang disita dapat digunakan untuk membangun batu bata untuk dinding interior pabrik kimia.

Dalam laporan yang sama juga disebutkan bahwaPyongyang telah melanggar sanksi PBB untuk memperoleh hampir 200 juta dolar AS pada tahun 2017.

Pyongyang disebut telah mengirim batubara ke pelabuhan, termasuk di Rusia, China, Korea Selatan, Malaysia dan Vietnam, terutama dengan menggunakan dokumen palsu agar tidak teridentifikasi bahwa itu berasal dari Korea Utara.

"DPRK (Korea Utara) sudah mencemoohkan resolusi terbaru dengan memanfaatkan rantai pasokan minyak global, melibatkan warga negara asing, pendaftar perusahaan lepas pantai dan sistem perbankan internasional," begitu kata tim pemantau dalam laporan setebal 213 halaman tersebut seperti dimuat The Guardian.

Duta Besar Myanmar untuk PBB, Hau Do Suan, mengatakan bahwa pemerintah Myanmar tidak memiliki hubungan senjata yang sedang berlangsung, apapun, dengan Korea Utara dan mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya