Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Gede Sandra: Syukurlah Presiden Jokowi Mawas Diri

KAMIS, 01 FEBRUARI 2018 | 11:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo marah, menyindir dan menyebut ada yang salah dengan ekspor Indonesia yang masih kalah dengan negara tetangga di ASEAN.

Jokowi sapaan akrab Kepala Negara menyebutkan ekspor Indonesia tahun 2017 mencapai 145 miliar dolar AS masih kalah dengan Thailand yang mencapai 231 miliar dolar AS, Malaysia 184 miliar dolar AS dan Vietnam 160 miliar dolar AS.

"Negara sebesar ini kalah dengan Thailand. Dengan resources dan SDM yang sangat besar, kita kalah. Ini ada yang keliru dan harus ada yang diubah," kata Jokowi saat pidato pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan 2018, di Istana Negara Jakarta, Rabu (31/1).


Peneliti dari Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra menyambut baik mawas diri dan peringatan Jokowi tersebut.

"Syukurlah Presiden mawas diri, bahwa memang ada strategi yang salah dalam tim ekonomi," terangnya, Kamis (1/2).

Gede menilai, marahnya Jokowi tanda bahwa dirinya merasa masalah gerak ekonomi yang lambat, dapat mengganjal rencananya memimpin dua periode. Secara politik dapat dikatakan hampir tidak ada masalah mengganjal Jokowi.

Namun Gede meminta Jokowi tidak hanya menyalahkan Menteri Perdagangan atas rendahnya ekspor Indonesia. Karena, menurutnya, cerdas atau tidaknya kerja tim ekonomi sepenuhnya berada pada kendali Menko Perekonomian. Selain itu juga Menteri Keuangan dan Menteri BUMN juga harus dievaluasi.

"Kinerja ekspor sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor industri dan UKM. Bila Menko Perekokomian setuju program pengetatan (austerity policy) Menteri Keuangan pada dunia industri kecil menengah, dengan menurunkan batas omset kenak pajak, ya sama saja tim ekonomi berkolaborasi menghambat kinerja ekspor. Ini bukan kerja cerdas, keduanya (Menko Perekokomian dan Menkeu) harus dievaluasi juga," ujar Gede.

Pekan lalu 25 Januari, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah menolak rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani menurunkan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang saat ini sebesar Rp 4,8 miliar per tahun.

"Menteri BUMN juga harus bertanggung jawab karena belum sanggup membuat BUMN kita menjadi pemain dunia yang agresif menguasai pasar ekspor dunia. Yang terjadi malah kita rugi terus dan nilai saham turun," demikian Gede. [rus]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya