Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Gede Sandra: Syukurlah Presiden Jokowi Mawas Diri

KAMIS, 01 FEBRUARI 2018 | 11:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo marah, menyindir dan menyebut ada yang salah dengan ekspor Indonesia yang masih kalah dengan negara tetangga di ASEAN.

Jokowi sapaan akrab Kepala Negara menyebutkan ekspor Indonesia tahun 2017 mencapai 145 miliar dolar AS masih kalah dengan Thailand yang mencapai 231 miliar dolar AS, Malaysia 184 miliar dolar AS dan Vietnam 160 miliar dolar AS.

"Negara sebesar ini kalah dengan Thailand. Dengan resources dan SDM yang sangat besar, kita kalah. Ini ada yang keliru dan harus ada yang diubah," kata Jokowi saat pidato pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan 2018, di Istana Negara Jakarta, Rabu (31/1).


Peneliti dari Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra menyambut baik mawas diri dan peringatan Jokowi tersebut.

"Syukurlah Presiden mawas diri, bahwa memang ada strategi yang salah dalam tim ekonomi," terangnya, Kamis (1/2).

Gede menilai, marahnya Jokowi tanda bahwa dirinya merasa masalah gerak ekonomi yang lambat, dapat mengganjal rencananya memimpin dua periode. Secara politik dapat dikatakan hampir tidak ada masalah mengganjal Jokowi.

Namun Gede meminta Jokowi tidak hanya menyalahkan Menteri Perdagangan atas rendahnya ekspor Indonesia. Karena, menurutnya, cerdas atau tidaknya kerja tim ekonomi sepenuhnya berada pada kendali Menko Perekonomian. Selain itu juga Menteri Keuangan dan Menteri BUMN juga harus dievaluasi.

"Kinerja ekspor sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor industri dan UKM. Bila Menko Perekokomian setuju program pengetatan (austerity policy) Menteri Keuangan pada dunia industri kecil menengah, dengan menurunkan batas omset kenak pajak, ya sama saja tim ekonomi berkolaborasi menghambat kinerja ekspor. Ini bukan kerja cerdas, keduanya (Menko Perekokomian dan Menkeu) harus dievaluasi juga," ujar Gede.

Pekan lalu 25 Januari, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah menolak rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani menurunkan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang saat ini sebesar Rp 4,8 miliar per tahun.

"Menteri BUMN juga harus bertanggung jawab karena belum sanggup membuat BUMN kita menjadi pemain dunia yang agresif menguasai pasar ekspor dunia. Yang terjadi malah kita rugi terus dan nilai saham turun," demikian Gede. [rus]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya