Berita

Foto/Kemnaker

Perubahan Semakin Dinamis, Pejabat Kemnaker Dituntut Responsif Dan Inovatif

RABU, 31 JANUARI 2018 | 22:09 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

Beratnya tantangan pembangunan ketenagakerjaan dengan dinamikanya, mutlak diantisipasi pejabat-pejabat di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Perubahan yang begitu cepat mengharuskan pejabat dilingkungan Kemnaker harus menghadapinya secara responsif, kreatif dan inovatif.

Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri saat memberikan pengarahan dalam pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator dan pengawas Ketenagakerjaan di Kantor Kemnaker Jakarta, Rabu (31/1).


“Saya minta benar kepada bapak/ibu yang baru dilantik agar membuat perubahan positif. Bukan sekedar thinking outside the box, (bukan sekedar berpikir di luar kotak,-red). Bila perlu kita thinking without the box,” kata Hanif.

Dalam arahannya, Menaker Hanif mengingatkan, tantangan era digitalisasi serta perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat dan masif  berpengaruh terhadap berbagai sektor, termasuk sektor ketenagakerjaan di Indonesia

“Karakter pekerjaan berubah, skill yang dibutuhkan berubah, mau tidak mau pola hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha pun berubah, Tentu semua harus diantisipasi dan dibutuhkan pejabat/pegawai-pegawai yang benar-benar responsif terhadap perubahan," katanya.

Untuk itu, Hanif meninta seluruh pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik, supaya benar-benar responsif terhadap perubahan. Kata  Hanif, para pejabat harus mengambil sikap yang positif, proaktif, kreatif dan tentu saja melakukan berbagai macam inovasi dalam mencapai target dari kinerja yang diberikan.

Melalui inovasi atau terobosan, lanjut Hanif, target kinerja sisi waktu akan lebih cepat dan dari sisi hasil lebih baik.  

“Yang akan survive itu bukan orang paling pintar, bukan yang paling kuat. Tapi yang mampu survive adalah orang yang paling responsif terhadap perubahan, “ kata  Menteri Hanif mengutip pernyataan teori Charles Darwin.

Menteri Hanif juga meminta pejabat yang baru dilantik harus mempu mengantisipasi dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah ketenagakerjaan.

“Tugas-tugas Kementerian harus dilakukan dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas," kata Hanif.

Menteri Hanif mengungkapkan saat ini pengangguran berada di posisi 5,5 persen dan ditargetkan pada tahun 2018, angka pengangguran bisa menurun pada posisi 5,0-5,3 persen. Hal itu, kata Hanif, menjadi pekerjaan berat bagi Kemnaker untuk mengkordinasikan kerja-kerja penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor.

“Di daerah juga masih ditemukan problem produktivitas, angkanya masih belum menggembirakan walaupun ada perkembangan. Sesungguhnya tetap trend positif semua, tapi larinya agak lamban. Itu jadi soal, jadi semua perlu digenjot," katanya.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, kata Hanif, diperboleh untuk melakukan deregulasi di berbagai sektor untuk memastikan pergerakan ekonomi lebih baik dan kemudahan berbisnis dan investasi lebih baik sehingga pencipataan lapangan kerja itu lebih baik dan berkualitas.

“Misalnya mau melakukan sesuatu ada regulasi yang disebut subyek to change, itu bisa diubah apalagi aturan kita sendiri. Kita lihat ada aturan tidak produktif, sangat mungkin bagi kita untuk menginisiasi perubahan aturan. Jangan sampai kita mau melakukan inovasi terhambat oleh Permenaker misalnya, “ katanya.

Pelantikan pejabat administrator dan pengawas Kemnaker ini  dihadiri oleh Sekjen Kemnaker Hery Sudharmanto, para Dirjen dan pejabat eselon II di unit lingkungkan Kemnaker. [dzk]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya