Berita

Foto/Kemnaker

Perubahan Semakin Dinamis, Pejabat Kemnaker Dituntut Responsif Dan Inovatif

RABU, 31 JANUARI 2018 | 22:09 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

Beratnya tantangan pembangunan ketenagakerjaan dengan dinamikanya, mutlak diantisipasi pejabat-pejabat di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Perubahan yang begitu cepat mengharuskan pejabat dilingkungan Kemnaker harus menghadapinya secara responsif, kreatif dan inovatif.

Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri saat memberikan pengarahan dalam pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator dan pengawas Ketenagakerjaan di Kantor Kemnaker Jakarta, Rabu (31/1).


“Saya minta benar kepada bapak/ibu yang baru dilantik agar membuat perubahan positif. Bukan sekedar thinking outside the box, (bukan sekedar berpikir di luar kotak,-red). Bila perlu kita thinking without the box,” kata Hanif.

Dalam arahannya, Menaker Hanif mengingatkan, tantangan era digitalisasi serta perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat dan masif  berpengaruh terhadap berbagai sektor, termasuk sektor ketenagakerjaan di Indonesia

“Karakter pekerjaan berubah, skill yang dibutuhkan berubah, mau tidak mau pola hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha pun berubah, Tentu semua harus diantisipasi dan dibutuhkan pejabat/pegawai-pegawai yang benar-benar responsif terhadap perubahan," katanya.

Untuk itu, Hanif meninta seluruh pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik, supaya benar-benar responsif terhadap perubahan. Kata  Hanif, para pejabat harus mengambil sikap yang positif, proaktif, kreatif dan tentu saja melakukan berbagai macam inovasi dalam mencapai target dari kinerja yang diberikan.

Melalui inovasi atau terobosan, lanjut Hanif, target kinerja sisi waktu akan lebih cepat dan dari sisi hasil lebih baik.  

“Yang akan survive itu bukan orang paling pintar, bukan yang paling kuat. Tapi yang mampu survive adalah orang yang paling responsif terhadap perubahan, “ kata  Menteri Hanif mengutip pernyataan teori Charles Darwin.

Menteri Hanif juga meminta pejabat yang baru dilantik harus mempu mengantisipasi dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah ketenagakerjaan.

“Tugas-tugas Kementerian harus dilakukan dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas," kata Hanif.

Menteri Hanif mengungkapkan saat ini pengangguran berada di posisi 5,5 persen dan ditargetkan pada tahun 2018, angka pengangguran bisa menurun pada posisi 5,0-5,3 persen. Hal itu, kata Hanif, menjadi pekerjaan berat bagi Kemnaker untuk mengkordinasikan kerja-kerja penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor.

“Di daerah juga masih ditemukan problem produktivitas, angkanya masih belum menggembirakan walaupun ada perkembangan. Sesungguhnya tetap trend positif semua, tapi larinya agak lamban. Itu jadi soal, jadi semua perlu digenjot," katanya.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, kata Hanif, diperboleh untuk melakukan deregulasi di berbagai sektor untuk memastikan pergerakan ekonomi lebih baik dan kemudahan berbisnis dan investasi lebih baik sehingga pencipataan lapangan kerja itu lebih baik dan berkualitas.

“Misalnya mau melakukan sesuatu ada regulasi yang disebut subyek to change, itu bisa diubah apalagi aturan kita sendiri. Kita lihat ada aturan tidak produktif, sangat mungkin bagi kita untuk menginisiasi perubahan aturan. Jangan sampai kita mau melakukan inovasi terhambat oleh Permenaker misalnya, “ katanya.

Pelantikan pejabat administrator dan pengawas Kemnaker ini  dihadiri oleh Sekjen Kemnaker Hery Sudharmanto, para Dirjen dan pejabat eselon II di unit lingkungkan Kemnaker. [dzk]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya