KPI Diminta Jadi Wasit Yang Adil Di Pilkada

Menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus menjadi wasit yang adil dalam mengawasi segala bentuk politisasi dalam setiap siaran media televisi dan radio.

Untuk itu, Komisi I DPR berharap KPI dapat menunjukkan integritas dalam mengawasi tendensi yang ada dalam media.

"Kita semua ketahui bersama saat ini sudah masuk tahun politik, pasti ada subjektivitas. Perlu ada integritas dari KPI. Kami berharap besar pada KPI, diakui secara tidak langsung, KPI ini juga menjadi penentu arah ke mana bangsa ini akan dibawa," jelas anggota Komisi I Bachtiar Aly kepada wartawan di Jakarta, Rabu (31/1).

Politisi Partai Nasdem itu berharap KPI bisa menjadi filter bagi pemberitaan dan opini yang kurang baik di media massa. KPI harus mampu mendesain dan menyebarkan opini publik yang objektif dan mampu dicerna oleh masyarakat. Selain juga mengingatkan agar KPI memasukkan unsur ideologi kebangsaan dalam pengawasannya terhadap media.

"Pengawasan juga perlu ada unsur ideologinya. Dalam program siaran media harus ada ideologi yang berpihak kepada Indonesia, khususnya dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Ini sangat penting bagi kita semua terutama generasi penerus bangsa," papar Bachtiar.

Ke depan, jangan sampai program siaran di media lebih cenderung mengikuti kepentingan atau pola pikir pemilik perusahaan media sendiri.

Lebih dari itu, Komisi I juga meminta agar KPI bertindak tegas jika dalam penilaian ditemukan ada media massa yang kurang tepat dalam materi siarannya. 

"Apakah corporate culture media kita ini identik dengan pemilik televisi tersebut. Bisa saja penonton kita di-brainwash, maka saya kira KPI harus bisa intervensi di sana," tegas Bachtiar. [wah]