Berita

RMOL

Politik

Menteri Basuki Dorong Kepala Daerah Bangun Infrastruktur Tepat Sasaran

RABU, 31 JANUARI 2018 | 08:08 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono turut mengisi materi dalam sekolah partai yang diselenggarakan PDI Perjuangan untuk para calon kepala daerah pada 28 Januari sampai 2 Februari 2018.

Dalam pemaparannya, Basuki menguraikan pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo. Dia memberikan tips bagaimana kepala daerah membangun infrastruktur yang tepat sasaran dalam arti tidak hanya dirasakan langsung manfaatnya tetapi juga bisa berperan dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pembangunan infrastruktur memang merupakan investasi jangka panjang yang memang tidak akan bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat dalam waktu dekat. Sebab, ada proses yang harus dilalui untuk mencapai peningkatan," kata Basuki di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat.


Basuki kemudian menceritakan, meskipun pembangunan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang, tetapi jangka pendeknya tetap ada hasilnya. Salah satu yang bisa diukur adalah angka penurunan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 menunjukkan, persentase penduduk miskin mencapai 10,38 persen. Dari jumlah tersebut 61,47 persen berada di wilayah pedesaan, dan 38,53 persen berada di wilayah perkotaan.

"Jumlah ini turun bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 10,78 persen. Kemiskinan masih menjadi tantangan dalam membangun infrastruktur," ujarnya.

Selanjutnya untuk meningkatkan pemerataan di desa sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah desa, Pemerintah telah memulai program Padat Karya Tunai (PKT) Tahun 2018. Salah satunya adalah program PKT Irigasi (P3-TGAI) yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Menteri Basuki mengatakan adanya program padat karya ini membuat para petani membangun desanya di saat tidak musim tanam.

"Biasanya para petani, setelah masa tanam, pergi ke kota untuk mencari pekerjaan lain. Tapi dengan adanya program padat karya ini mereka tidak perlu pergi ke mana-mana. Justru mereka membangun desanya lewat pembangunan saluran irigasi dan mendapatkan upah," papar Basuki.

Ditambahkan Basuki, strategi seperti itu bisa diterapkan kepala daerah dalam menjalankan kepemimpinannya. Di mana orientasi pembangunan infrastruktur selain untuk kemajuan secara fisik juga untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. [wah]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya