Masa jabatan yang habis jelang jelang gelaran Pilkada dan PilÂpres menimbulkan kecemasan, pemilihan Gubernur Bank InÂdonesia akan sarat intervensi politik.
Namun Anggota Komisi XI DPR Bidang Keuangan Johnny GPlate menjamin, proses pemiÂlihan pengganti Gubernur BI nanti tidak akan ada urusannya dengan kepentingan politik, terutama politik praktis antar kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
"Kalaupun ada politik, saya jamin itu sedikit sekali, tidak bisa itu (bermain politik). Paling yang masuk akal itu yang politik moneter, bukan politik praktis. Tidak ada itu," ucapnya kepada Rakyat Merdeka.
Sebab, politisi Partai NaÂsional Demokrat (Nasdem) menekankan posisi nomor satu di Bank Sentral kental dengan urusan teknis, seperti bagaimana mengelola kebijakan moneter dan makroprudensial guna keÂpentingan ekonomi nasional. Sehingga kemampuan calon pengganti Agus Martowardojo, yang masa jabatannya habis Mei tahun ini, harus orang yang cakap di bidangnya.
Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun menambahkan, meski Agus Marto masih ada peluang menjabat untuk kedua kalinya, tetapi pengajuan nama pengganti Gubernur BI sepenuhnya wewenang Presiden. Yang pasti, sambungnya, posisi gubernur memang harus diisi oleh profesional yang paham soal ekonomi moneter maupun makroprudensial.
Terkait surat pengajuan oleh Presiden Jokowi soal Gubernur BI yang baru nanti, Misbakhun mengaku belum menerimanya. Kalaupun ada, nama itu diserahkan kepada pimpinan DPR dan dibacakan nanti saat rapat Paripurna.
"Kapan rapat Paripurna, itu masih menunggu surat keputusan kapan akan dilaksanakan. Baru setelah itu masuk, akan dibiÂcarakan lagi lebih lanjut di Badan Musyarawarah dan dilanjutkan
fit and proper test di Komisi XI sebaÂgai rekan kerja BI," terangnya.
Sebelumnya, sejumlah ekonom mencemaskan pemilihan Gubernur BI akan diwarnai kepentingan politik.
Seperti yang dikhawatirkan ekonom dari
Institute for development of Economics and FiÂnance (Indef) Bhima Yudhistira.
"Tahun ini kan menjelang Pemilu 2019, sosok Gubernur BI sebaiknya lebih netral dan tidak dapat diintervensi oleh kepentingan politik,"
warning Bhima saat dihubungi
Soal apakah Agus layak terpiÂlih lagi atau tidak, menurutnya, hal itu tergantung dari efektivitas kebijakan BI selama Agus Marto menjabat. Secara objektif, inÂflasi dalam tiga tahun terakhir terkendali di bawah target BI, kemudian meskipun kurs rupiah sempat melemah dari 2014- 2015, tapi sejak 2016 hingga awal 2018 cenderung stabil di kisaran Rp 13.300-13.500 per dolar Amerika Serikat. ***
