Berita

Politik

Pembangunan Di Papua Lebih Dipengaruhi Kepentingan Politik

SELASA, 30 JANUARI 2018 | 14:37 WIB | LAPORAN:

Kondisi infrastruktur di luar Jawa yang tertinggal sejak lama dikeluhkan banyak pihak. Bukan hanya pelaku usaha yang dirugikan dengan biaya tinggi karena kondisi infrastruktur buruk, masyarakat turut merasakan dampaknya.

"Harga-harga barang di daerah terutama di pelosok Papua jauh lebih mahal dibandingkan di Pulau Jawa," kata peneliti Indonesian Public Institute Karyono Wibowo dalam diskusi 'Pembangunan Papua dan Ketahanan Bangsa' yang diselenggarakan Jaringan Pemuda Nusantara (JPN) di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurutnya, pembangunan Papua merupakan upaya pemerataan pembangunan yang berkaitan dengan keadilan sosial, ketahanan nasional, dan nasionalisme. Proyek strategis yang sedang digarap oleh pemerintah di antaranya pembangunan Trans Papua yang menghubungkan Papua dengan Papua Barat. Kemudian kebijakan satu harga BBM, revitalisasi sejumlah pelabuhan laut, pembangunan bandara, dan pembangunan pembangkit tenaga listrik.


"Pembangunan tersebut diharapkan dapat mendatangkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Karyono.

Dilihat dari geo politik, Papua sangat strategis bagi negara-negara pasifik dan negara tetangga seperti Australia. Dari segi ekonomi, Papua memiliki kekayaan alam melimpah, lahan yang sangat luas, kekayaan pertanian, perkebunan, tambang, mineral, kehutanan, perikanan, kelautan.

Sedangkan dari potensi pariwisata, Papua sudah terkenal di dunia memiliki keindahan alam yang menakjubkan, keragaman budaya yang khas dan eksotis.

"Potensi tersebut di samping menjadi aset Indonesia yang sangat berharga, di sisi lain dapat menjadi rebutan kepentingan dari pihak lain yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas nasional," kata Karyono.

Dia menambahkan bahwa pro dan kontra terhadap proses pembangunan di Papua yang terjadi saat ini cenderung disebabkan faktor kepentingan politik dibanding pertimbangan objektif.

"Kelompok yang kontra pemerintah mencoba mengeksploitasi kesenjangan dan kelemahan pembangunan untuk mendelegitimasi keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK," demikian Karyono. [wah]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya