Natalius Pigai: Beresiko Besar Perwira TNI/Polri Menjadi Pejabat Daerah Papua

Pejabat daerah Papua dari TNI ataupun Polri pasti konflik.

"Saya hanya mau ingatkan jangan mancing air keruh, orang Papua sudah terlalu lama menderita dan mati karena adanya pembiaran secara sadar dan sengaja oleh negara ini," ujar Natalius Pigai.

Menurut dia, jika perwira TNI/Polri menjadi gubernur Papua maka sama saja negara merampas hak politik rakyat di wilayah paling timur Indonesia itu.

"Pak Menteri belum tahu apa-apa tentang bagaimana menentukan pejabat kepala daerah di Papua," tegas mantan komisoner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini.

Untuk diketahui, beber Natalius, lebih dari delapan tahun dirinya membantu Prof Sudarsono dan Prof Johermansyah Johan sebagai dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Selama itu pula ia ikut membantu dirjen Otda menentukan pejabat yang tepat di Papua.

"Dan hasilnya kami rasakan tidak pernah ada konflik dan protes sedikitpun di Papua," terangnya.

Oleh karena itu, saran dia, penunjukan pejabat gubenur Papua oleh Mendagri sebaiknya tidak boleh subjektif.

"Kalau anggota TNI dan Polri ditempatkan sebagai pejabat gubernur Papua maka beresiko besar karena calon dari PDIP itu tidak punya nilai jual namun terkesan negara berada di balik beliau menang di Papua," kritiknya.

Namun demikian, ia mengapresasi Menteri Dalam Negeri  Tjahjo Kumolo yang telah berkomitmen untuk menempatkan salah satu dirjen Kemendagri sebagai Plt gubernur.[wid]