GEBRAKAN politik yang dibuat Anies Baswedan dalam 100 hari kepemimpinannya mengundang banyak tanya sekaligus keheranan.
Kebijakan menutup jalan umum untuk pedang kaki lima di Tanah Abang, membuka pagar pembatas Monas, membolehkan becak beroperasi di ibu kota, membebaskan motor masuk jalan Sudirman-Thamrin.
Banyak yang menyampaikan kritik. Tapi Anies bergeming. Bagi Anies, semua kebijakan yang diambilnya adalah perwujudan dari keberpihakannya pada rakyat kecil.
"Tanah negara dipakai buat mall kita semua diem! Tanah negara dipakai buat gedung-gedung besar kita diem! Kenapa tanah negara dipakai untuk rakyat kecil malah ramai. Kita semua berpihak pada siapa sih?" demikian Anies menjawab kritikan.
Anies pada dasarnya sedang mengikuti jejak Jokowi. Bukan pada kebijakannya, tapi pada "menghadirkan langgam politik baru", benar-benar baru, jelas garis pembedanya, ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dalam marketing politik, apalagi di era digital, politisi yang memiliki kebaruan, syukur-syukur jadi trend-setter, akan lebih mudah diingat dan diminati oleh khalayak. Kalau biasa-biasa saja, akan menjadi politisi kebanyakan, takkan dikenang, tak bisa melejit.
Kebaruan dekat dengan kritikan. Namanya juga berbeda. Masyarakat sulit menerima sesuatu yang berbeda, apalagi bertentangan secara diametral dengan era sebelumnya. Itu biasa.
Dulu ketika Jokowi hadir dengan gaya blusukannya ketika memimpin DKI Jakarta, kritikan dan ujaran miring datang bertubi-tubi. "Ah pencitraan, emangnya Jakarta bisa dibikin maju dengan blusukan," dan sebagainya. Tapi Jokowi cuek. Jokowi tetap jalan dengan kesukaannya itu. Gaya blusukan Jokowi kemudian jadi tren (ditiru oleh banyak kepala daerah dan politisi) sampai kemudian jadi Presiden RI.
Anies Baswedan sedang memainkan kebaruan yang dimilikinya. Kebetulan kebaruan itu adalah antitesa kebijakan Ahok, lawan yang dikalahkannya di Pilkada DKI Jakarta yang dipersepsi publik didukung Jokowi.
Dengan kebaruannya, Anies berhasil menyedot perhatian publik, mengundang banyak komentar, dibahas di banyak media jenis apapun (cetak, online, radio, televisi) dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Seperti Jokowi dulu juga, nama Anies pun melejit. Popularitasnya di tingkat nasional dipastikan sudah melambung tinggi.
Banyak yang enggak suka, tapi juga banyak yang senang. Itu risiko pilihan politik. Bagi politisi yang karir politiknya ditentukan oleh angka statistik, tidak disukai oleh 49 persen rakyat Indonesia, bukan hal yang perlu ditakutkan. Mereka lebih memilih fokus pada tujuan meningkatkan jumlah rakyat yang menyenanginya. Jadi Presiden hanya perlu suara 50 persen plus 1 toh! 49,9 persen orang tak suka ya tak masalah.
Semua yang dilakukan Anies sekarang bertujuan jangka panjang dalam politik. Semua kebijakan yang dilakukannya saat ini di Jakarta adalah dalam rangka positioning politik menuju Pilpres 2019. Seperti Jokowi dulu, Anies pasti menolak jika dikaitkan dengan kepentingan Pilpres 2019. Wajar. Semakin tak mengaku, semakin bikin penasaran.
Sejak Pilkada DKI Jakarta dulu, Anies sudah menegaskan dirinya berdiri di pihak yang berseberangan dengan Jokowi. Masyarakat juga banyak yang mempersepsikannya demikian. Di tingkat pemilih, die hard Anies dan die hard Jokowi terus mempertegas itu. Para die hard terlihat bertempur tiap hari di media sosial. Tiada ada hari tanpa pertempuran. Seolah-olah setiap harinya adalah perang baratayudha bagi para die hard tersebut. Alhamdulillah, pertempuran di medsos tersebut tak menjalar dalam kehidupan keseharian, hanya sebatas perang dingin saja.
Pesan politik yang ingin disampaikan Anies kepada publik dalam 100 hari kepemimpinannya adalah bahwa dia memang pemimpin alternatif selain Jokowi. Ia mempertegas ke publik bahwa keberpihakan Anies berbeda dengan keberpihakan Jokowi. Publik dipersilakannya untuk menilai, "senang dengan cara gw atau cara Jokowi," kira-kira begitu.
Jadi soal ini pada dasarnya adalah soal pertarungan Anies menuju 2019. Dia sedang membidik Jokowi. Anies sadar bahwa Jokowi juga terus membuat langkah-langkah politik strategis made in Jokowi guna merebut simpati pemilih agar kembali jadi pemenang di Pilpres 2019.
Tingkat kepuasan terhadap Jokowi masih berkisar di angka 70 persen dengan elektabilitas yang jauh di atas tokoh-tokoh nasional lainnya, seng ada lawan. Satu-satunya cara yang harus ditempuh Anies untuk bisa jadi penantang utama Jokowi di 2019 adalah terus konsisten membuat kebijakan politik yang "made in Anies". Sehingga di 2019 nanti dia bisa berkata, "mau pilih Anies atau pilih Jokowi".
So, mari kita simak saja kejutan-kejutan baru dari Anies. Tentu juga dari Jokowi.
Sembari menunggu, yuk nge-teh dulu.
Afriadi Peneliti RM Politika, Mahasiswa Magister Komunikasi Politik STIKOM InterStudi Jakarta
