Mendagri Harusnya Tunjuk Perwira Polri Yang Sudah Tidak Aktif

Partai Demokrat memastikan penolakan usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menunjuk perwira Polri menjadi pelaksana tugas gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Menurut Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, dalam ajang pilkada sebaiknya setiap pihak berperan sesuai tugas masing-msaing.

"Demokrat sejak awal selalu menyampaikan netralitas aparatur penyelenggara negara. Yang wasit jadi wasit, yang pemain jadi pemain. Oleh karena itu, masih ada waktu kalau Kemendagri punya kesempatan mendengarkan suara masyarakat, kita perbaiki lagi agar semuanya berjalan dengan baik," jelasnya kepada wartawan, Senin (29/1).

Hinca mengatakan, jika pemerintah ingin Jabar dan Sumut dipimpin sementara oleh jenderal polisi maka yang dipilih adalah polisi yang sudah tidak aktif.

"Oleh karena itu, kalaupun ada penyelenggara yang aktif harus tidak aktif dulu baru menjadi penyelenggara atau pelaksana tugas. Sehingga semua orang bisa merasakan bahwa pilkada kita netral, pilkada kita demokratis," paparnya.

Dia pun berharap agar masukan berbagai pihak tersebut dijadikan pertimbangan oleh pemerintah.

"Ini kan suara masyarakat. Semua bersura untuk menyampaikan itu, mudah-mudahan pemerintah mendengarnya," imbuh Hinca. [wah]