Tak Usah Nego Lagi, Tunggu Saja Kontrak Freeport Habis

Komisi VII DPR menganggap proses negosiasi divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PT FI) amat berbelit-belit. Komisi bidang energi DPR itu khawatir proses ini berpotensi merugikan Indonesia. Karena itu, Komisi VII meminta Pemerintah cari jalan yang lebih efektif.

Sampai saat ini, proses negosiasi divestasi saham Freeport masih sangat alot. Sempat sebut sudah deal, namun kemudian dibantah pihak Freeport. Hal ini sempat diakui Presiden Jokowi saat menghadiri Rakornas Bara JP di Pulau Rote pada 8 Januari lalu.

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi menilai, proses divestasi saham Freepot tak berjalan sesuai harapan. Di tengah kondisi itu, malah muncul wacana divestasi ditempuh pembelian lewat participating interest dari perusahaan Rio Tinto Plc. Kurtubi berharap, jalan ini tidak ditempuh Pemerintah karena berpotensi merugikan negara.

"Saya menyarankan, Pemerintah berhati-hati jika proses divestasi dilakukan lewat pembelian participating interest Rio Tinto. Sebab, Agustus 2017 lalu, telah dicapai kesepakatan, Indonesia akan mendapatkan 51 persen saham PT FI," ujar pakar energi yang kini bergabung dengan Partai Nasdem itu melalui keterangan tertulisnya, Minggu (28/1).

Kurtubi menegaskan, Pemerintah tak boleh terbawa skenario Freeport yang terkesan tak rela melepas 51 persen sahamnya. Rio Tinto Plc bukan pemegang Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia, sementara pihak yang diwajibkan melakukan divestasi adalah pemegang Kontrak Karya, yakni Freepot.

Jika kondisinya terus begini, Kurtubi menyarankan Pemerintah untuk menghentikan proses negosiasi. Sebagai gantinya, Pemerintah bisa menunggu kontrak Freeport habis. Setelah habis, semua yang ada di tambang Freeport di Papua diambil alih Pemerintah.

"Kontrak Karya Freeport akan habis pada 2021, tinggal tiga tahun lagi. Jadi, hentikan saja proses divestasi yang berbelit ini," tegasnya.

Setelah 2021, tambahnya, negara atau Pemerintah sebagai pemilik bisa melakukan kerja sama khusus atau bentuk lainnya dengan Freeport melalui BUMN tambang. Dengan bentuk kerja sama itu, wewenang Freeport lebih terbatas. Kendali operator utama berada di tangan BUMN tambang.

"Semestinya persoalan ini memang dikembalikan ke Kontrak Karya. Ini sejalan dengan Undang-Undang Minerba yang mengakui Kontrak Karya hingga selesainya kontrak," pungkas Kurtubi. [nes]