PDIP Sarankan Tim Gakkumdu Turun Sampai Ke Desa

Anggota Fraksi PDIP Marsiaman Saragih berharap Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri Bawaslu, Kejaksaan Agung, dan Polri dapat mengawasi secara serius praktik money politics di Pilkada 2018. Sebab, di daerah-daerah, praktik tersebut masih sangat marak.

Menurut Marsiaman, biasanya, praktik kecurangan banyak terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kelurahan, hingga kecamatan.

"Ini karena di daerah pengawasannya minim," beber Marsiaman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/1).

Untuk di daerah perkotaan, sambung anggota Komisi XI DPR ini, praktik tersebut mulai berkurang. Sebab, di kota pengawasnya sudah banyak. Calon maupun tim suksesnya, akan sulit bermain uang, karena akan langsung ketahuan.

Untuk itu, dia meminta Tim Gakkumdu bersedia terjun sampai ke desa-desa. Bukan hanya mengawasi tingkat kabupaten dan kota seperti yang dilakukan tim lain selama ini. Dia juga usul agar KPK dan Tim Saber Pungli ikut turut tangan.

"Kalau KPK turun tangan, praktik money politics tentu bisa ditekan seminim mungkin, bahkan hilang sama sekali," ujarnya.

Marsiaman amat berharap praktik money politics benar-benar bisa dihapus. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapat pemimpin yang betul-betul bertujuan menyejahterakan masyarakat. Bukan pemimpin yang hanya memperhatikan kepentingan sendiri.

"Kalau dari awal sudah curang , tentu sulit diharapkan akan menjadi pemimpin yang betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat. Makanya, kita harus cegah kecurangan itu," pungkasnya. [nes]