Berita

Surya Paloh bersama tim verifikasi faktual KPU RI/RMOL

Politik

Ketum Nasdem Minta KPU Tetap Netral

MINGGU, 28 JANUARI 2018 | 11:56 WIB | LAPORAN:

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap bersikap netral.

Terlebih dengan adanya beberapa partai baru yang harus diverifikasi untuk lolos ikut Pemilihan Legislatif 2019.

"Kalau memang ada yang pantas diloloskan hasil verifikasi faktual ini, boleh ikut bertanding dalam Pemilu 2019. Tapi kalau ada yang tidak patuh, aaa ini jangan, ini bahaya, KPU jangan main-main," ujarnya di Gedung DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (28/1)


Paloh juga mendorong KPU melaksanakan tugas sesuai fungsi dan peranannya dengan penuh semangat. Dorongan ini penting demi memajukan negara.

"Untuk apa, kita ingin negara kita maju, kita ingin KPU ada menjaga demokrasi," tukasnya.

Partai Nasdem merupakan partai pertama yang diverifikasi oleh komisioner KPU. KPU telah menentukan jadwal verifikasi partai politik lama. Untuk verifikasi faktual hari ini setidaknya ada lima parpol selain Nasdem, dijadwalkan Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) serta Partai Demokrat.

Sementara itu tujuh partai politik lainnya akan diverifikasi pada besok hari (Senin, 29/1).[wid]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya