Berita

Andi Arief/Net

Hukum

Andi Arief: Mirwan Amir Orang Yang Sedang Dibidik KPK

SABTU, 27 JANUARI 2018 | 13:48 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat, Andi Arief meminta kepada KPK mengusut keterangan palsu mantan politisi Demokrat, Mirwan Amir yang melibatkan nama Presiden keenam RI yang juga Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus proyek KTP elektronik.

"Mirwan Amir orang yang sedang dibidik KPK karena terima uang KTP-el itu sendiri," tulis dia dalam akun Twitter, Sabtu (27/1).
 
Menurut Andi Arief, KPK sebaiknya mengejar keterangan palsu Mirwan Amir agar publik mendapat informasi yang jelas. Pasalnya, keterangan itu setelah digoreng pengacara Firman Wijaya semakin merugikan SBY.


Andi Arief sendiri tidak yakin Mirwan Amir berbicara langsung dengan SBY soal KTP-el. Kalau pun ada pertemuan itu, pertemuan pasti bersama fraksi dan isunya politik.

"Saat menjadi Presiden, semua aktivitas SBY tercatat dan terekam, untuk menghindari kebohongan-kebohongan dikemudian hari seperti Mirwan Amir," tuturnya.

"Antasari Azhar pernah bilang dalam rapat SBY intervensi soal Century. Setelah di cek di rekaman dan notulensi tidak benar. Antasari malu tapi gak minta maaf," lanjut Andi Arief.

Jelas dia, sia-sia bagi siapa pun yang berupaya melakukan kebohongan untuk mendiskreditkan SBY. Sifat manusia yang bisa bohong sudah diantisipasi.

Kepada KPK, agar tetap mengejar keterlibatan Mirwan Amir yang diduga menerima uang korupsi KTP-el, plus kejar pula keterangan palsunya.

Andi Arief menambahkan, Demokrat tetap mendukung sepenuhnya pengungkapan kasus KTP-el yang sedang berjalan. Aliran dana yang sudah dipegang KPK, harus jadikan pegangan.

"Sekali lagi SBY dan Partai Demokrat berada di belakang KPK untuk menuntaskan kasus KTP-el, Century, BLBI, dan kasus-kasus lainnya," pungkasnya. [rus]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya