Perwira Tinggi Jadi Plt Gubernur, Bukti Hubungan Mesra PDIP-Polri?

. Rencana Kementerian Dalam Negeri mengangkat perwira tinggi Polri sebagai Plt Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara dinilai tidak perlu dilakukan.

"Harusnya jangan dilakukan. Ini tahun politik," kata pengamat politik Ujang Komarudin kepada redaksi, Sabtu (27/1).

Tidak hanya itu, Ujang juga menilai, pemilihan anggota pati Polri dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap PDIP.

"Jangan-jangan kecurigaan masyarakat benar bahwa hubungan PDIP dengan polisi sedang mesra, dimana usulan Plt Gubernur Jabar dan Sumut itu atas permintaan Mendagri (Tjahjo Kumolo), yang mana Mendagri tersebut politisi PDIP," tambahnya.

Untuk itu, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, sudah seharusnya dilakukan peninjauan ulang terhadap rencana pemilihan anggota polisi untuk memastikan pilkada berjalan netral.

"Untuk memastikan pilkada berjalan dengan netral, lebih baik penunjukan tersebut ditinjau ulang. Polisi bekerja secara profesional saja. Tugas pokok polisi menjaga keamanan masyarakat, bukan untuk mengelola pemerintahan daerah. Beda tupoksi,"tutupnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengusulkan Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol. M. Iriawan jadi Plt Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Martuani Sormin jadi Plt Gubernur Sumut.

Diusulkannya nama jenderal bintang dua ini ke Presiden karena masa jabatan gubernur yang ada akan berakhir ‎pada Juni 2018. Masa jabatan Gubernur Jabar akan berakhir pada 13 Juni 2018, sedangkan Gubernur Sumut akan berakhir pada 17 Juni 2018. [rus]