Berita

Luhut Pandjaitan/net

Politik

Luhut: Dana Pemerintah Fokus Pada Infrastruktur Daerah Terpencil

SABTU, 27 JANUARI 2018 | 08:45 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Menteri Koordinator bidang Maritim, Luhut Pandjaitan, mengakui bahwa dana pemerintah untuk pembangunan infrastruktur saat ini sangat terbatas.

Karena itu, pembangunan infrastuktur Indonesia saat ini difokuskan untuk daerah terpencil.

Luhut mengatakan itu saat berbicara dalam workshop bertema "From Pipedream to Pipeline" pada rangkaian World Economic Forum di Davos, Swiss, Rabu lalu (24/1).


"Dana untuk pembangunan infrastruktur kami saat ini terbatas, hanya 30 persen dari APBN kami, karena itulah pembangunan di kota-kota besar kami usahakan tidak menggunakan dana APBN," jelas Luhut.

Diskusi yang diikuti beberapa pemimpin negara, tokoh dan aktivis lingkungan hidup itu membahas cara agar proyek-proyek yang secara komersil tidak menarik, bisa mendapat pembiayaan dan berkelanjutan.

"Karena itu kita harus mencari cara bagaimana agar proyek-proyek itu bisa menarik bagi investor. Blended finance bisa menjadi salah satu jalan keluarnya," ungkap Luhut.

Dalam workshop tersebut, Luhut satu meja dengan PM Papua New Guinea, Peter O’Neill, lalu aktivis lingkungan hidup yang juga mantan Wakil Presiden Amerika Serikat, Al Gore; Michelle Rempel (anggota parlemen Kanada), Thani Al Zeyoudi (Menteri Lingkungan Hidup UAE) dan beberapa tokoh lain.

Luhut mengatakan pula bahwa yang paling penting adalah membuat masyarakat paham bahwa yang dikerjakan pemerintah saat ini akan memberi manfaat untuk mereka.

"Kami juga memperlakukan rakyat dengan fair, misalnya pada pembebasan lahan, kami menggunakan jasa independen appraisal untuk menghitung harga ganti rugi yang pantas," jelasnya. [ald]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya