Berita

Luhut Pandjaitan/net

Politik

Luhut: Dana Pemerintah Fokus Pada Infrastruktur Daerah Terpencil

SABTU, 27 JANUARI 2018 | 08:45 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Menteri Koordinator bidang Maritim, Luhut Pandjaitan, mengakui bahwa dana pemerintah untuk pembangunan infrastruktur saat ini sangat terbatas.

Karena itu, pembangunan infrastuktur Indonesia saat ini difokuskan untuk daerah terpencil.

Luhut mengatakan itu saat berbicara dalam workshop bertema "From Pipedream to Pipeline" pada rangkaian World Economic Forum di Davos, Swiss, Rabu lalu (24/1).


"Dana untuk pembangunan infrastruktur kami saat ini terbatas, hanya 30 persen dari APBN kami, karena itulah pembangunan di kota-kota besar kami usahakan tidak menggunakan dana APBN," jelas Luhut.

Diskusi yang diikuti beberapa pemimpin negara, tokoh dan aktivis lingkungan hidup itu membahas cara agar proyek-proyek yang secara komersil tidak menarik, bisa mendapat pembiayaan dan berkelanjutan.

"Karena itu kita harus mencari cara bagaimana agar proyek-proyek itu bisa menarik bagi investor. Blended finance bisa menjadi salah satu jalan keluarnya," ungkap Luhut.

Dalam workshop tersebut, Luhut satu meja dengan PM Papua New Guinea, Peter O’Neill, lalu aktivis lingkungan hidup yang juga mantan Wakil Presiden Amerika Serikat, Al Gore; Michelle Rempel (anggota parlemen Kanada), Thani Al Zeyoudi (Menteri Lingkungan Hidup UAE) dan beberapa tokoh lain.

Luhut mengatakan pula bahwa yang paling penting adalah membuat masyarakat paham bahwa yang dikerjakan pemerintah saat ini akan memberi manfaat untuk mereka.

"Kami juga memperlakukan rakyat dengan fair, misalnya pada pembebasan lahan, kami menggunakan jasa independen appraisal untuk menghitung harga ganti rugi yang pantas," jelasnya. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya