Berita

Marsekal Hadi Tjahjanto dan Ryamirzard Ryacudu/Net

Pertahanan

Panglima TNI Sama Menhan Beda Pendapat?

Soal Embargo Militer Amerika Kepada Kopassus
KAMIS, 25 JANUARI 2018 | 11:37 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamirzard Ryacudu beda pendapat soal adanya embargo militer ter­hadap Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat oleh Amerika Serikat.

Panglima Hadi mengatakan, tidak ada embargo. Sedangkan Menhan akan mengusaha­kan agar Amerika dapat men­cabut embargo yang dilaku­kan kepada Kopassus TNI Angkatan Darat.

"Enggak ada embargo Amerika yang dilakukan ke­pada Kopassus TNI Angkatan Darat kita," kata Hadi usai menutup Rapat Pimpinan di Mabes TNI, Cilangkap, ke­marin.


Hadi mengatakan, dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis, dibahas dibu­kakannya akses latihan mi­liter bersama antar pasukan khusus Indonesia dan Amerika. "Agar bisa latihan bersama Kopassus," ujar dia.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamirzard Ryacudu sebelumnya bertemu dengan James Mattis untuk membahas embargo yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Kopassus. Menhan meminta Mattis untuk men­cabut sanksi itu.

Ryamizard mengatakan, salah satu sanksi yang diberikan ialah tidak diperkenankannya para anggota Kopassus untuk memasuki wilayah Amerika, serta melakukan latihan bersama. Karena itu, dia melaku­kan pendekatan secara per­suasif kepada Menhan Mattis untuk mencabut embargo itu. "Mattis akan usahakan cabut itu," ujarnya.

Menurut Ryamizard, Mattis merupakan tokoh yang cu­kup didengar dalam kabinet Presiden AS Donald Trump. Maka melalui Mattis, dia ber­harap embargo tersebut segera dicabut. "Mudah-mudahan didengar benar ya (oleh Trump)," kata dia.

Embargo atau restriksi mi­liter Amerika Serikat atas Indonesia terjadi dalam kon­teks masa lalu. Amerika Serikat menganggap aparat TNI telah melakukan penyimpangan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), di antaranya berkaitan dengan kasus pembantaian di Santa Cruz, Dili, pada 1991.

Embargo dilakukan hanya pada persenjataan yang mem­bunuh. Pada saat itu, Amerika meminta akuntabilitas pemerintah dalam masalah Timor Timur dan kasus Timika yang menyebabkan salah satu warganya tewas. Amerika pun menghentikan pengiriman senjata dan bantuan militer ke Indonesia. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Tak Ada Pintu Setop Perang Iran versus AS-Israel

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:02

Prabowo di Tengah Massa Buruh Tak Lagi Hadapi Kritik, tapi Terima Dukungan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:00

Pertama Kali Presiden RI Dielu-elukan Buruh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:28

Polri Apresiasi Massa Buruh Tertib

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:20

Perpres Ojol 92 Persen Bisa Picu Kenaikan Tarif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:01

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Politik Merangkul untuk Mengendalikan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:42

Waspada Gelombang Tinggi saat Libur Panjang Pekan Ini

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:19

Kaji Ulang Wacana Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:00

Perbedaan Lokasi May Day Tak Perlu Diperdebatkan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:32

Perpina DKI Serukan Kepemimpinan Perempuan Berdaya

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:06

Selengkapnya