Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Impor, Impor Dan Impor

RABU, 24 JANUARI 2018 | 09:25 WIB

SEJAK awal pemerintahannya, Presiden Jokowi selalu menggelorakan tagline kerja, kerja dan kerja. Bahkan kabinetnya pun diberi label Kabinet Kerja. Mungkin maksudnya agar para anggota kabinet memiliki gelora kerja yang berkobar-kobar.

Namun akhir-akhir ini, tagline dan semangat tersebut makin terkubur oleh derasnya pemberitaan soal impor. Saat ini komoditas yang akan diimpor adalah beras, garam dan daging kerbau. Sebelumnya pemerintah juga pernah mengimpor cangkul.

Jokowi yang di masa kampanye Pilpres 2014 berjanji tidak akan mengimpor beras ternyata mengingkarinya. Tak tanggung-tanggung pemerintahan Jokowi akan mengimpor 500.000 ton beras senilai Rp. 3,6 triliun. Beras impor akan didatangkan dari Thailand, Vietnam dan Pakistan.


Keputusan impor yang hampir bersamaan dengan datangnya musim panen raya tentu akan menyengsarakan petani. Penolakan impor beras sudah disuarakan berbagai pihak, namun pemerintah tidak menggubrisnya dan akan tetap mengimpor beras.

Pemerintah juga berencana mengimpor garam sebanyak 3,7 juta ton. Impor garam sebanyak itu selain menyengsarakan petambak garam juga mengundang keprihatinan sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua dunia ternyata tidak sanggup memenuhi kebutuhan garam.

Selain beras dan garam, pemerintah juga sudah memutuskan mengimpor 100 ribu ton daging kerbau dari India. Impor ini ditentang peternak sapi dan kerbau karena bisa merugikan peternak dalam negeri.

Derasnya impor berbagai komoditas tentu saja membingungkan rakyat karena sangat kontradikrif dengan semangat kerja, kerja, dan kerja yang pernah digelorakan. Terlalu mudahnya pemerintah membuka kran impor membuktikan tidak ada semangat kerja dari Kabinet Kerja.

Bisa jadi tagline kerja, kerja, dan kerja sudah berubah menjadi  impor, impor dan impor. Dan tentu saja rakyat lah yang paling disengsarakan akibat kebijakan impor.[***]


Moh. Nizar Zahro
Ketua Umum Satuan Relawan Indonesia Raya

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya