Polemik impor 500 ribu ton beras menjadi sinyal ketidakmampuan pemerintah mengelola kebutuhan pangan nasional.
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menjelaskan, dampak yang akan dirasakan ekonomi akibat carut marut tersebut ialah melonjaknya inflasi, selain tentu saja tergerusnya daya beli petani. Untuk itu, pemerintah harus waspada.
"Kita semua paham bahwa beras bukan hanya terkait dengan petani tetapi kemiskinan, inflasi, hingga suku bunga. Data BPS menyebutkan bahwa komoditas beras menyumbang sekitar 20 persen dari garis kemiskinan. Artinya, saat harga beras naik maka kemiskinan akan melambung," ujarnya kepada redaksi, Rabu (24/1)
Menurut Ecky, peranan beras dalam struktur inflasi juga sangat dominan melalui inflasi harga barang bergejolak (volatile food). Inflasi tinggi akan memicu suku bunga tinggi dan memperburuk daya saing ekonomi. Thailand memiliki daya saing ekonomi lebih baik dari Indonesia karena ditopang oleh inflasi rendah, terutama inflasi pangan.
"Meski sudah muncul fakta-fakta yang demikian, pemangku kepentingan tetap 'berani' menyebutkan stock beras aman. Memang, di atas kertas data stok aman tetapi fakta di lapangan telah menunjukkan lonjakan harga. Indonesia seperti bukan lagi negara agraris karena kebutuhan pangan telah dipasok dari lahan negara lain. Kita mengimpor beras dari Thailand, Vietnam dan Pakistan yang luas lahan pertaniannya lebih sempit dari Indonesia," jelasnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, persoalan pemenuhan pangan sangat kompleks, mulai dari penurunan luas lahan produktif (konversi ke lahan non produktif), sarana produksi pertanian, pembiayaan, hingga masalah harga pasar. Berbagai kondisi tersebut bermuara pada relatif buruknya kesejahteraan petani. Nilai tukar petani cenderung turun karena harga yang diterima petani lebih murah dari harga yang harus dibayar.
"Situasi yang demikian semakin rumit karena jamaknya kebijakan instan yang ditempuh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan. Padahal kita telah menganggarkan fungsi ketahanan pangan sejumlah Rp 105 triliun dalam APBN 2017. Ini menunjukkan tidak efektif kinerja pemerintah dalam bidang ini," demikian Ecky.
Diketahui, anggaran Rp 105 triliun tersebut tersebar di Kementerian Pertanian (Rp 24,1 triliun), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Rp 6,4 triliun), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Rp 10,7 triliun), dan Kementerian Sosial (Rp 1,7 triliun). Sementara anggaran non kementeria/lembaga mencapai Rp 62,4 triliun.
Pada 2018, data ketahanan pangan mengalami penurunan menjadi Rp 99,1 triliun, di mana anggaran di kementerian meningkat menjadi Rp 52,3 triliun sedangkan anggaran non kementerian/lembaga turun jadi Rp 46,8 triliun. Penurunan paling signifikan terjadi pada subsidi pangan dari Rp 19,8 triliun (APBN-P 2017) menjadi Rp 7,3 triliun.
[wah]
