Kebijakan Parlemen Eropa yang menyetujui penghapusan Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku biofuel, sangat merugikan industri sawit nasional. Pengusaha meminta pemerintah membalasnya dengan memboikot produk dari Negara Benua Biru.
Ketua harian Asosiasi ProdusÂen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, keputusan parlemen Eropa yang melarang CPO Indonesia tidak konsisten. Padahal sebelumnya, Eropa hanya meminta sawit Indonesia untuk berkelanjutan (sustainability).
"Itu artinya mereka tidak konsisÂten dengan keputusannya sendiri. Mereka juga diskriminasi terhadap produk sawit kita," ujarnya kepada Rakyat Mereka, kemarin.
Karena itu, dia meminta, peÂmerintah juga memboikot produk-produk Eropa yang masuk ke Indonesia. Hal ini untuk memÂperlihatkan kepada Eropa jika Indonesia bisa tegas juga.
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit IndoÂnesia (GAPKI) Danang GiriÂwardana menjelaskan, rencana Eropa untuk mengurangi ekspor kelapa sawit dari Indonesia ini harus menjadi perhatian pemerÂintah. Karena hal tersebut dapat memukul industri kelapa sawit.
"Indonesia mesti memperÂsiapkan bargaining position yang lebih kuat. Kita juga harus meminimalkan juga keterganÂtungan pada pasar Eropa ke Indonesia," ujarnya.
Menurut Danang, selama ini Indonesia dan stakeholder terlalu mengikuti permainan negara-negara Eropa. Oleh karÂena itu pemerintah harus daÂpat mengurangi ketergantungan pada pasar Eropa.
Pemerintah, harus melihat masing-masing kepentingan Eropa ke Indonesia dan sebaÂliknya. Terutama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri yang harus proaktif melindungi kepentingan ekspor ke Eropa. Intinya mencegah unfair international trade.
GAPKI sendiri terus melakuÂkan diskusi intensif dengan pemerintah. Saat ini, GAPKI sedang menyusun gerakan yang berbeda dan orientasi yang berbeda supaya semakin kecil pengaruh Eropa pada urusan perkebunan di Indonesia.
Ia menegaskan, negara yang besar dan berdaulat tidak boleh kalah oleh intimidasi negara lain. "GAPKI dengan seluruh industri perkebunan dan olahan sawit tidak akan diam, kita juga proakÂtif menyikapi mempersiapkan inovasi-inovasi baru dan pasar- pasar baru," katanya.
Untuk diketahui, Parlemen Eropa setelah menyetujui proÂposal undang-undang yang akan diajukan ke Menteri Uni Eropa mengenai penggunaan energi terbarukan. Salah satunya kebiÂjakan yang dihasilkan ada mengÂhapus CPO sebagai salah satu bahan dasar biofuel. Keputusan diambil melalui voting Anggota Parlemen Eropa (MEP) pada Rabu, pekan lalu.
Dalam penjelasannya, proÂposal tersebut menyebutkan bahwa minyak sawit dianggap menjadi salah satu dalam proses deforestasi. Proposal tersebut juga menyebutkan bahwa pengÂgunaan sawit di Uni Eropa akan berakhir pada 2021, yang menÂjadi periode awal diterapkannya undang-undang konsumsi energi Eropa yang baru.
Dalam berbagai kesempatan, Menteri Perdagangan EnggarÂtiasto Lukita pun sangat gerah dengan kebijakan Eropa yang menghambat sawit RI. Dia pun mengancam membalas aksi Eropa tersebut dengan menyÂetop impor produk susu bubuk dan wine.
Menteri dari Partai Nasdem ini menilai tekanan terhadap minyak sawit Indonesia sudah tergolong diskriminatif. "Saya sampaikan kepada Eropa mereka memulai trade war dan saya bilang juga akan begitu," ujar Enggartiasto.
Mendag mengancam akan melakukan hal serupa untuk inÂdustri susu bubuk. Alasan serupa dapat digunakan dalam rangka melindungi petani Indonesia. Nantinya, pihaknya akan menÂdorong importir untuk menyerap produksi dalam negeri.
Meskipun negara tidak bisa menghapus negara sumber produk, tapi para pengusaha bisa menyetop impor dari Eropa, hingga tidak ada aturan yang dilanggar.
Selain itu, dalam rangka meÂlindungi industri sawit dari kampanye negatif, Enggar biÂlang telah melakukan upaya diplomasi. Dalam hal hubungan antar negara, Enggar telah menÂgirimkan surat kepada parlemen Uni Eropa. ***
