Sandiaga Salahuddin Uno: Kami Pastikan Tak Ada Yang Terlanggar Dalam Proses Realisasi Program Rumah DP 0 Persen

Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan pembangunan per­dana rumah DP Rp 0 persen di Kelapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pembangunan tersebut ditargetkan untuk masyarakat DKI berpenghasilan rendah di bawah Rp 7 juta.

Sayangnya program rumah murah DP 0 persen ini dikritik Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Kata Pras, kebijakan Pemprov yang selain menang­gung DP juga akan menanggung bunga cicilan sebesar 5 persen, tak ada aturannya.

Pras mengingatkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 54 ayat (6) dengan tegas menyebut penganggaran kegiatan tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah. "Jadi, kepala daerah enggak bisa bikin program yang pembiayaannya sampai 20 ta­hun. Coba deh buka lagi aturan­nya," kata Pras.

Lantas bagaimana Pemprov menanggapi argumentasi Pras? Berikut penjelasan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno Selengkapnya;

Kapan proyek pembangu­nan rumah DP Rp 0 persen ini selesai?
Program rumah DP Rp 0 pers­en ini mudah-mudahan selesai hingga lima tahun mendatang. Rencananya juga kami bisa membangun 300 ribu hunian bagi warga Jakarta. Tapi saya sampaikan tahun pertama ini adalah tahun trial, uji coba, jadi masyarakat mulai membiasakan diri.

Tapi reaksi dari masyarakat justru masih banyak yang mengeluhkan besarnya cicilan bulanannya. Bagaimana itu?
Ini sudah dipikir. Kami tidak mau berspekulasi banyak. Silakan tunggu bulan April ba­gaimana skema yang sudah mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Banyak juga kalangan yang menilai program rumah DP Rp 0 persen ini masih be­lum berpihak kepada warga berpenghasilan rendah, ba­gaimana itu?
Selama ini kebijakan itu tidak didorong untuk keberpihakan­nya. Kalau kami keberpihakan­nya kami dorong bagi yang belum memiliki rumah.

Lantas apa solusi yang Anda tawarkan bagi warga Jakarta yang penghasilannya di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) jika ingin memiliki rumah?
Mereka kelihatannya tidak bisa masuk skema rumah DP Rp 0 persen karena pendapatan di bawah UMP. Nah, di situ mung­kin intervensi pemerintah untuk memberikan opsi lain.

Apa itu opsinya?
Kami akan menyediakan Rusun Sederhana Sewa atau Rusunawa. Jadi mereka menyewa di situ. Tapi konsep menyewan­ya itu mungkin menyewa yang jangka panjang sekali, sehingga pada saat di ujung penyewaan itu mereka memiliki opsi un­tuk memiliki dengan beberapa skema.

Kapan opsi tersebut bisa direalisasikan?
Masih dalam tahap pengkajian oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. Pemprov DKI juga sedang mencari opsi lain agar warga bisa membeli rumah DP Rp 0 persen yang juga akan dibangun di kawasan lain.

Beberapa hari lalu Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengingatkan pro­gram rumah DP Rp 0 persen bisa melanggar peraturan jika bunga cicilan sebesar 5 persen ditanggung Pemprov, bagaimana itu?
Saat ini skema pembayaran maupun subsidi masih digodok. Masih menunggu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan un­tuk menyetujui skema pemba­yaran yang diajukan Pemprov DKI. Kami pastikan tidak ada yang terlanggar.

Ramai di sosial media ru­mah DP Rp 0 persen di Pondok Kelapa dibangun di atas lahan proyek mangkrak, bagaimana tanggapan Anda?
Saya pastikan pembangunan rumah DP Rp 0 persen di Pondok Kelapa tidak mengalami kendala lahan apapun. Kawasan itu ber­sih sengketa. Yang mangkrak itu kan dari pembangunan sebelum­nya, tidak ada sangkut paut sama DP nol ini. Lahan mangkrak itu luasnya 1,5 hektare. Nah, persis di sebelahnya lahan 1,4 hektare itu baru yang akan dibangun untuk DP nol dan dipastikan sangat clear and clean.

Memangnya masih ada ka­wasan lain yang akan diban­gun dengan skema DP Rp 0 persen?
Sekarang kami tengah menggenjot lokasi dan pengembang mana saja yang mau bekerja sama dengan kami. Beberapa hari lalu kami dapat kabar di Rorotan sudah ada pengembang yang mendorong rumah DP Rp 0 persen.

Apakah konsep pemban­gunannya sama persis den­gan pembangunan di Pondok Kelapa?
Semacam rumah tapak gitu. Pak Anies Baswedan mengata­kan dan saya setuju, dioptimal­isasi saja. Karena lahan sulit di Jakarta. Kalau rumah tapak bisa tiga sampai empat lantai, itu mungkin lebih bisa dinikmati warga Jakarta ya.

Adakah rencana dari Pemprov DKI untuk membebas­kan lahan mangkrak tersebut sebagai perluasan?
Ya, Pemprov DKI memang berencana ambilalih lahan terse­but untuk pembangunan selan­jutnya. Akan tetapi nanti saya bilang ke Pembangunan Sarana Jaya biar tidak usah kerja sama dengan pengembang. ***