Jokowi Minta Masyarakat Pedalaman Papua Bisa Direlokasi Ke Kota

Presiden Joko Widodo menyarankan agar pemerintah daerah mau merelokasi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil Papua.

Usulan tersebut berkaca dari penangulangan kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di daerah pedalaman Papua, salah satunya di Kabupaten Asmat. Sulitnya medan menjadi kendala penanganan KLB belum maksimal. Selain itu fasilitas rumah sakit juga tidak memadai dalam memberikan perawatan terhadap pasien campak dan gizi buruk.

Menurut Jokowi faktor lain dari relokasi penduduk yakni perbedaan budaya, namun hal itu bisa diminimalisir jika persiapan yang dilakukan berjalan dengan baik. Salah satunya pembangunan rumah bagi masyarakat yang pindah tempat. Jika pemerintah daerah tidak sangup memberikan rumah, sambung Jokowi pemerintah pusat bersedia membantu.

"Ini setiap tahun kejadiannya selalu ada. Kita tidak usah tutup-tutupi. Yang paling penting menurut saya bagaimana mencarikan jalan keluar agar saudara-saudara kita ini tidak terkena wabah penyakit seperti campak dan gizi buruk," ujar Jokowi kepada wartawan di Palembang, Senin (22/1).

"Alangkah lebih baik apabila itu direlokasi ke kota. Jadi desa-desa direlokasi ke kota. Tentang persiapan untuk perumahannya saya kira kabupaten dan provinsi juga punya kemampuan. Pemerintah pusat kalau memang dibutuhkan juga siap membantu," sambung Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi memberikan contoh sulitnya medan dan waktu tempuh yang diakses bagi tim kesehatan seperti di Asmat, Agas, dan Nduga.

Untuk tim yang berangkat dari Wamena menuju ke Nduga dibutuhkan waktu empat hari melalui hutan belantara.

"Di Asmat juga sama, di situ rawa-rawa. Untuk naik boat saja butuh tiga jam. Biayanya tidak kecil, Rp3-4 juta. Itu fakta-fakta yang ada di lapangan," kata Jokowi. [nes]