. Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di SMA Negeri 1 Kota Palembang, Senin (22/1). Ada sekitar 994 keluarga penerima manfaat (KPM) PKH hadir dalam acara tersebut.
Sejumlah menteri kabinet turut serta bersama Jokowi. Mulai dari Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, hingga Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit.
Di acara itu, Jokowi memastikan pencairan bansos PKH tahap pertama akan dilaksanakan pada Februari 2018. Sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sejumlah Rp 500.000 pada pencairan tahap pertama tersebut. Adapun total bansos PKH yang diberikan pemerintah senilai Rp1.890.000 yang diberikan dalam empat tahap.
"Pesan saya, uang tersebut digunakan untuk keperluan anak sekolah dan perbaikan gizi keluarga. Jangan dipakai untuk membeli pulsa dan rokok. Kalau ketahuan untuk beli itu (pulsa dan rokok-red) maka akan langsung dicabut," jelasnya.
Tahun 2018, Pemerintah menggelontorkan bantuan sosial PKH senilai Rp149,2 miliar untuk 78.955 KPM di Kota Pelembang dari total bantuan yang diperuntukkan bagi Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp1,3 Trilun.
Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, pihaknya akan mengawal seluruh bantuan sosial tersebut tersalurkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, kata Idrus lagi, 2018 ini jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH ditambah sebanyak 4 juta KPM. Sehingga total KPM mencapai 10 juta. Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM.
"Kami juga akan memonitor kemanfaatannya seperti apa? Karena bagaimanapun tujuan bansos PKH ini untuk meningkatkan kesejahteraan KPM, sehingga berkontribusi untuk pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan," jelasnya.
Idrus optimis terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia yang ditargetkan berada di kisaran 9,5 - 10 persen di tahun 2018 ini.
Menurutnya, dengan mekanisme non tunai yang digulirkan pemerintah saat ini, ketepatan sasaran, ketepatan jumlah dan ketepatan waktu penyaluran dapat terkontrol. Selain itu dapat menghindari penyimpangan bantuan sosial.
Idrus juga meminta masyarakat penerima bantuan membiasakan menabung. Apalagi, saat ini bansos disalurkan secara non tunai dan semua penerima bantuan memiliki rekening tabungan bank.
"Jangan dihabiskan semua ya ibu-ibu. Sisihkan sebagian untuk ditabung," imbuhnya.
Idrus secara langsung juga melakukan pengecekan isi tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia.
[dem]
