Penolakan atas rencana impor beras yang diputuskan Kementerian Perdagangan terus berdatangan. Yang teranyar, dari Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir. Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menganggap wajar penolakan-penolakan ini.
Winarno mengaku kaget dengan kebijakan impor beras sebesar 500 ribu ton yang diputuskan Kementerian Perdagangan. Dia pun mencium ada keganjilan dalam impor itu. Keganjilannya adalah, terjadi kenaikan harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) yang begitu melonjak. Padahal, setahunya, pasoÂkan beras dari daerah masih aman.
"Kalau melihat data foodÂstation.co.id, keanehan harga beras IR64-III di Pasar Induk Beras Cipinang mulai terjadi pada 2 Januari 2018. Harga beÂras yang semula Rp 7.800 per kilogram melejit naik menjadi Rp 8.400. Harganya terus naik hingga 9 januari 2018 menjadi Rp 8.900 per kilogram. Ini kenaikan fantastis, Rp 1.100 per kilogram cuma dalam waktu seminggu. Sementara pasokan beras dan stok harian PIBC relatif normal," beber Winarno.
Dalam data-data sebelumnya, terang Winarno, terlihat pasoÂkan beras ke PIBC tetap baik. Harga juga normal-normal saja, termasuk saat Natal dan Tahun Baru. Makanya dia merasa aneh saat harga beras di PIBC tiba-tiba melonjak. Terlebih, kenaikan itu langÂsung disikapi Kementerian Perdagangan dengan membuka keran impor.
"Hal ini patut dicermati. Ingat, beberapa daerah kondisinya terjaga dan aman biasa-biasa saja," sebut dia.
Menurut dia, untuk mengatasi kenaikan seperti itu, Kementerian Perdagangan tidak perlu impor. Kementerian Perdagangan cuma menggelar operasi pasar dengan mengamÂbil beras-beras yang ada di masyarakat.
"Mestinya, stok beras di Bulog dan gudang-gudang lainnya dikeluarkan ke pasar dan nantinya bulan Februari diisi lagi dengan serap beÂras petani saat panen raya. Jadi, cadangan beras diisi dari serap beras petani, bukan dari impor," usulnya.
Bila beras impor masuk pada saat panen raya, ia khawatir petani akan merugi. Sebab, harga beras petani pasti akan anjlok. Para petani yang sudah sukses menjadikan Indonesia swasembada beras pada 2016 dan 2017 akan kecewa.
"Keberhasilan mereka kok dinodai dengan impor, apa kata dunia?" sindirnya.
Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menggap wajar denÂgan penolakan Winarno dan dari beberapa kepala daerah sebelumnya. Sebab, pasokan beras di dalam negeri masih aman. Naiknya harga bukan karena pasokan berkurang, melainkan distribusi dari petani ke pasar yang tidak bagus.
Untuk stok beras, jelas pentolan Gerindra ini, dapat dilihat dari data Kementerian Pertanian bahwa panen di Januari ini menghasilkan beras 2,6 juta ton. Kemudian, di Februari diperkirakan mencapai 5,4 juta ton dan di Maret dan April lebih tinggi lagi.
"Jadi, produksi beras dari Januari sampai April sekitar 10 juta ton lebih. Makanya, wajar kepala daerah dan pihak lainnya menolak impor beras," tegas Edhy, kemarin. ***
