Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Rantai Distribusi Panjang Picu Harga Daging Sapi Lokal Mahal

SENIN, 22 JANUARI 2018 | 10:36 WIB | LAPORAN:

Harga daging sapi segar di pasaran konsisten tinggi yaitu berada di kisaran lebih dari Rp 100 ribu per kilogram.

Banyak hal yang menyebabkan harga daging sapi segar terus tinggi, salah satunya adalah panjangnya rantai distribusi daging sapi.

Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia menyebutkan, daging sapi lokal melewati tujuh hingga sembilan tahapan sebelum sampai di tangan konsumen. Proses distribusi dimulai dari peternak.


Mereka menjual sapi mereka, langsung kepada pedagang setempat yang berskala kecil atau melalui tempat penggemukan sapi (feedlot) yang memberi makan sapi secara intensif untuk meningkatkan bobot sapi dan nilai jualnya.

Setelah itu, sapi dijual lagi ke pedagang setempat berskala besar dengan menggunakan jasa informan untuk mendapatkan harga pasar yang paling aktual. Kemudian, lanjut Hizkia, sapi dijual lagi ke pedagang regional, yang wilayah dagangnya meliputi beberapa kabupaten, provinsi dan sejumlah pulau kecil.

"Kemudian sapi kembali dijual ke pedagang yang ada di penampungan ternak (holding groud). Tahapan ini berfungsi sebagai area transit ketika mereka menunggu pedagang grosir dari Rumah Potong Hewan (RPH) untuk memilih hewan ternak yang akan dibeli dan dipotong. Lalu daging sapi yang dihasilkan dapat dijual langsung ke pedagang grosir berskala besar di pasar atau melalui tengkulak yang membantu pedagang di RPH untuk mendapatkan pembeli," urainya.

Tahapan berikut adalah menjual daging sapi ke pedagang grosir berskala kecil. Merekalah yang menjual daging sapi ke pedagang eceran di pasar tradisional atau supermarket, sebelum akhirnya sampai di tangan konsumen.

"Pemerintah memandang solusi untuk memotong rantai distribusi adalah dengan menyerahkan prosesnya ke badan-badan pemerintah. Padahal kalau pemerintah mau menangani semua proses distribusi daging sapi, maka pemerintah juga harus siap menanggung seluruh biaya terkait transportasi," jelas dosen di sebuah Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta ini.

Dalam kondisi seperti ini, menurut dia, proses distribusi daging sapi yang melibatkan pemerintah sebagai pelakunya akan menghabiskan anggaran negara yang tidak sedikit jumlahnya.

"Sebagai ilustrasi, kita bisa melihat proses distribusi daging sapi di Jawa Barat (provinsi dengan tingkat konsumsi daging sapi tinggi) dan Jawa Timur (provinsi penghasil daging api terbesar di Indonesia), mengacu pada data Badan Pusat Statistik pada 2017 lalu," ujarnya.

Biaya transportasi untuk distribusi daging sapi di Jawa Barat adalah Rp 1.284, 29 per kilogram. Sementara itu biaya distribusi daging sapi adalah Rp 445,83 per kilogram di Jawa Timur. Hal ini disebabkan adanya jarak yang dekat antara para pelaku di tahap produksi (peternak) dengan distribusi (pedagang) yang membawanya hingga ke tingkat konsumen di Jawa Timur.

Dengan menggunakan angka ini, lanjut Hizkia, maka dapat diperkirakan rata-rata biaya transportasi rantai distribusi daging sapi di Indonesia adalah Rp 1.004,81 per kilogram. Dengan perhitungan kebutuhan nasional yang mencapai 709.540 ton di tahun 2017, maka pemerintah harus menyiapkan uang sebesar Rp 713 miliar atau setara dengan 52,8 juta dolar AS untuk biaya transportasi yang menjangkau wilayah Indonesia.

"CIPS mendorong pemerintah untuk menyederhanakan regulasi dan tahapan terkait rantai distribusi daging sapi. Lebih penting lagi, kita perlu memanfaatkan perdagangan internasional melalui impor. Daging sapi impor memiliki jalur distribusi yang lebih pendek. Harga daging sapi internasional juga lebih murah dari daging sapi lokal," jelasnya.[wid]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya