Berita

Publika

Mengatasi Konflik Internal Partai Hanura

MINGGU, 21 JANUARI 2018 | 14:46 WIB

SAAT menghadiri resepsi perkawinan putra Pak Mahyudin, Wakil Ketua MPR RI, dan selanjutnya menghadiri putra Pak Djonny, anggota DPR RI dari Fraksi Hanura, tadi malam, saya bertemu dengan sejumlah teman lama di DPR RI zaman dulu dan beberapa politisi kawakan.

Pembicaraan tentang prahara di dalam tubuh partai Hanura menjadi trending topik.

Kesan yang saya dapat adalah kebanyakan orang mencurigai adanya pihak-pihak yang senang melihat Hanura hancur. Saya terus terang tidak yakin Pak Wiranto ingin melihat Hanura hancur. Pastilah kecurigaan teman teman dialamatkan kepada Sudding dan kawan-kawan. Bahkan saya berpendapat bahwa Pak Wiranto adalah orang yang paling bertanggung jawab membesarkan Partai Hanura.


Jika partai Hanura bisa lolos ikut Pemilu 2019 dan apalagi bisa masuk lima besar maka Pak Wiranto adalah orang yang pertama paling berbahagia. Kenapa? Pak Wiranto bisa mengatakan bahwa dengan suksesnya Partai Hanura pada Pemilu 2019 maka kesatu, pilihannya jatuh kepada Pak Oesman Sapta Odang jadi nakhoda partai terbukti sangat tepat.

Kedua, gagasan Pak Wiranto mendirikan partai sangat tepat karena laku dan didukung oleh rakyat. Ideologi dan program partai mengangkat harkat dan martabat bangsa akan terbuka peluangnya untuk terwujud. Partai Hanura akan lebih berperan dalam pemerintahan negara dengan menempatkan kadernya di lembaga legislatif dan eksekutif. Itulah cita-cita pendiri dan kader partai.

Tetapi jika prahara dan konflik ini tak terkendali maka tidak hanya berpotensi membuat kegaduhan bangsa tetapi juga partai bisa hancur karena tidak lolos verifikasi faktual atau tidak berhasil mendapat kursi di parlemen sesuai parlementary threshold (PT). Lantas yg paling dirugikan siapa? Pastilah Pak Wiranto dan Pak Oso. Para pendiri juga tutup buku.

Tapi orang-orang yang selama ini berusaha mengadu Pak Wiranto dan Pak OSO pasti diuntungkan karena mereka akan segera loncat indah ke partai lain, kemungkinan ke partai baru. Mereka akan lebih mudah masuk ke parlemen apabila berhasil menghancurkan Partai Hanura terlebih dahulu. Semua konstituen mereka selama di Hanura akan diajak ke partai lain karena partai Hanura, misalnya tidak lolos dalam verifikasi faktual.

Pak OSO dalam situasi seperti ini tentu saja menghadapi posisi sulit, seperti makan buah simalakama. Maunya lolos verifikasi faktual tetapi ada 1/2 DPD dan 40 persen DPC telah melakukan pembangkangan terhadap DPP Partai Hanura yang dipimpin Oso. Padahal jika ada satu DPD provinsi saja tidak lolos verifikasi faktual maka partai Hanura pasti tidak ikut sebagai peserta pemilu 2019.

Waktu sudah mendesak karena dalam seminggu ke depan akan ada verifikasi faktual di tingkat provinsi. Verifikasi tingkat DPP pasti lolos karena lengkap dokumen SK Menkumham. Tapi terhadap 17 DPD yang telah meninggalkan Oso kemungkinan yang bisa dilakukan adalah segera mengadakan musdalub. Demikian juga DPC untuk memenuhi minimal 400 maka harus segera diadakan muscablub.

Apakah semua itu dapat dilakukan dalam tempo seminggu? Wallahuallam dan only God knows.

Sebaliknya jika pak Oso membiarkan pak Sudding dan Daryatmo yang melakukan verifikasi faktual, apakah mereka bisa lolos di tingkat DPP Nasional di 34  DPD provinsi dan minimal di 400 DPC? Pastinya KPU tidak akan meloloskan tingkat DPP karena SK Menkumham tidak ada di tangannya, apalagi provinsi yang hanya 17, walau diklaimnya ada 27. Karena satu saja DPD provinsi tidak lolos verifikasi, maka Partai Hanura tidak akan ikut sebagai peserta Pemilu. Apakah Sudding dkk sanggup melakukan musdalub dan muscablub sebanyak itu dalam tempo seminggu apalagi dengan dana yang cekak?

Kembali ke laptop, apakah Pak Wiranto akan membiarkan prahara ini berakhir dengan hancurnya partai Hanura atau sebaliknya mengambil tindakan strategis dan tegas dengan melakukan pembicaraan empat mata dengan pak OSO untuk mencari solusi terbaik?

Saya yakin Pak Wiranto akan memilih jalan terbaik dalam waktu segera demi Hanura Bangkit, Jaya, dan Menang.

Pilihan ada di tangan pak Wiranto. Kita tunggu saja karena pilihannya tidak sesulit tahun 1998 saat pak Harto lengser. Saya yakin Pak Wiranto tidak akan mau melihat partai Hanura hancur. Hanya saja waktu tidak banyak, harus segera  bersikap dan bertindak.[***]


Dr. Benny Pasaribu, Ph.D

Waketum DPP Partai Hanura

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya